Good Governance


Infrastruktur

Hirarki Peraturan, Kebijakan dan Pedoman Good Governance BPJS Ketenagakerjaan



Road Map

Road Map Good Governance

Assessment Good Governance dan Internal Governance Award

Assessment Good Governance

Internal Good Governance

Komite Good Governance

Struktur Komite Governance

Laporan Komite Triwulan I 2017

Laporan Komite Triwulan I 2016

Laporan Komite Triwulan II 2016

Laporan Komite Triwulan III 2016

Laporan Komite Triwulan IV 2016

Hari Anti Korupsi Internasional (Haki)



Pameran Hari Anti Korupsi (Hakordia) se-Dunia 2017 Sebagai wujud dari komitmen dan kampanye lembaga dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi, BPJS Ketenagakerjaan turut berpartisipasi dalam pameran Hari Anti Korupsi se-Dunia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara Jakarta tanggal 11 - 12 Desember 2017. Pameran ini diikuti oleh 28 peserta yang terdiri dari Kementerian, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD/SWASTA, dan CSO/Lembaga Pendidikan. Adapun tema yang diusung pada pameran tersebut adalah ‘Bergerak bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”. BPJS Ketenagakerjaan menampilkan konten Good Governance, implementasi Fraud Control System serta Pengendalian Gratifikasi sebagai materi pendukung dalam even ini. Tampilan booth yang inovatif, penyajian


materi Good Governance, Gratifikasi dan Whistleblowing System menjadi bagian dari edukasi kepada para pengunjung yang dipadukan dengan kuis interaktif dan souvenir menarik sebagai bagian dari rangkaian acara booth BPJS Ketenagakerjaan. Dari keseluruhan rangkaian acara, BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih penghargaan sebagai Booth Terbaik 2 dan pada kesempatan yang sama BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik .


Penghargaan sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Penghargaan sebagai Booth Terbaik

Pakta Integritas BPJS Ketenagakerjaan



Pakta Integritas Direksi BPJS Ketenagakerjaan



Pakta Integritas Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan


e-LHKPN

Latar Belakang



Merupakan sebuah komitmen bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana demi mendukung gerakan anti-korupsi, anti fraud dan anti gratifikasi, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penguatan Sistem Integritas BPJS Ketenagakerjaan melalui Wistleblowing System, Unit Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Fraud, Unit Pelayanan Pengaduan, Pelaporan Benturan Kepentingan, Pelaporan LHKPN, Kode Etik dan Nilai Budaya untuk memastikan tidak ada kesempatan korupsi di internal ataupun dengan pihak ekstemal.

Dengan ditandatanganinya komitmen pencegahan korupsi terintegrasi antara Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2016, maka KPK untuk mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun Sistem Integritas Nasional di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Dasar Hukum







LHKPN sebagai Kewajiban Penyelenggara Negara



Sebagai wajib lapor, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

 1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat

 2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat/promosi, selama menjabat, dan mengakhiri masa jabatan dan Mengumumkan harta kekayaannya.

Jenis Laporan LHKPN



Unit Pengelola LHKPN BPJS Ketenagakerjaan



e-Announcement LHKPN



Untuk mengetahui status laporan LHKPN, silahkan dilakukan dengan meng-klik: