Tata Kelola


ISSA Guidelines on Good Governance

Sebagai wujud penerapan Good Governance secara komprehensif, BPJS Ketenagakerjaan mengadopsi standar terbaik pedoman Good Governance pada International Social Security Association (ISSA) sebagai panduan praktis kepada Dewan Pengawas dan Direksi berupa check list atas elemen-elemen penting yang akan membantu menciptakan dan mendukung tata kelola yang baik pada lembaga jaminan sosial.

9 Spesifik Area ISSA Guidelines on Good Governance

Struktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

Komite Dewan Pengawas

Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria (KAAA) dibentuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria (KAAA) terdiri atas Anggota Dewan Pengawas (Sebagai Ketua dan Wakil Ketua KAAA), Ahli Senior KAAA, Ahli Junior KAAA dan Staff Administrasi KAAA. Pelaksanaan fungsi dan tugas KAAA ditetapkan dalam piagam komite, dan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut, KAAA bertanggungjawab langsung kepada Dewan Penggawas

KAAA mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.

Tugas KAAA antara lain sebagai berikut :

  • Menilai dan memastikan efektifitas sistem pengendalian intern.
  • Evaluasi fungsi SPI termasuk pelaksanan audit intern.
  • Pemantauan dan evaluasi kecukupan cadangan teknis.
  • Melakukan penelaahan proses penetapan RKAT, laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan.
  • Persetujuan alokasi surplus aset.
  • Menetapkan kriteria, memberikan rekomendasi serta mengusulkan calon atas penunjukan aktuaris independen dan auditor eksternal.
  • Pelaksanaan tugas auditor eksternal serta aktuaris independen.
  • Menyampaikan program kerja tahunan KAAA.
  • Identifikasi terkait anggaran audit, dan aktuaria yang memerlukan perhatian Dewas.

Wewenang KAAA antara lain sebagai berikut :

  • Mengakses berbagai informasi yang diperlukan
  • Menyampaikan usulan calon anggota komite non Dewan Pengawas
  • Komite dapat mengusulkan penggunaan konsultan independen
  • Dapat mengusulkan untuk mengundang profesional/ tenaga ahli eksternal/ lembaga penelitian eksternal untuk membahas berbagai aspek sesuai keahliannya
  • Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan
  • Melakukan kunjungan lapangan
  • Menyampaikan usulan calon auditor eksternal

Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP) dibentuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP) terdiri atas Anggota Dewan Pengawas (Sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPKP), Ahli Senior KPKP, Ahli Junior KPKP dan Staff Administrasi KPKP. Pelaksanaan fungsi dan tugas KPKP ditetapkan dalam piagam komite, dan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut, KPKP bertanggungjawab langsung kepada Dewan Penggawas.

KPKP mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.

Tugas KPKP adalah sebagai berikut:

  • Menilai dan memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan, pencapaian target dan kinerja yang terkait dengan perluasan kepesertaan dan pelayanan.
  • Melakukan penelaahan khususnya di bidang kepesertaan dan pelayanan untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Melakukan penelaahan dalam proses penyiapan saran, nasehat dan pertimbangan Dewan Pengawas kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Melakukan penelaahan proses penyiapan pemberian saran dan pertimbangan atas laporan pengelolaan program kepada Presiden dan instansi terkait lainnya.
  • Melakukan penelaahan lainnya terkait Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas.

Wewenang KPKP antara lain sebagai berikut :

  • Mengakses berbagai informasi yang diperlukan
  • Menyampaikan usulan calon anggota komite non Dewan Pengawas
  • Komite dapat mengusulkan penggunaan konsultan independen
  • Dapat mengusulkan untuk mengundang profesional/ tenaga ahli eksternal/ lembaga penelitian eksternal untuk membahas berbagai aspek sesuai keahliannya
  • Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan
  • Melakukan kunjungan lapangan

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan TI (KPMRTI) dibentuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Komite Pemantau Manajemen Risiko dan TI (KPMRTI) terdiri atas Anggota Dewan Pengawas (Sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPMRTI), Ahli Senior KPMRTI, Ahli Junior KPMRTI dan Staff Administrasi KPMRTI. Pelaksanaan fungsi dan tugas KPMRTI ditetapkan dalam piagam komite, dan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut, KPMRTI bertanggungjawab langsung kepada Dewan Penggawas.

KPMRTI mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.

Tugas KPMRTI adalah sebagai berikut:

  • Melakukan identifikasi ke daerah atau wilayah maupun unit kerja atas kejadian-kejadian atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan.
  • Melakukan proses pengukuran baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif dalam upaya menentukan kategori risiko dan prioritas risiko yang menjadi pertimbangan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi.
  • Melakukan proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko telah dilaksanakan oleh Direksi serta untuk mengetahui efektifitasnya.
  • Melakukan koordinasi dan harmonisasi atas implementasi dan mengukur efektifitas komponen manajemen risiko dalam BPJS Ketenagakerjaan
  • Melakukan penelaahan proses penempatan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Dana BPJS Ketenagakerjaan pada instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian, namun tetap memberikan hasil yang optimal. Melakukan pemantauan dan monitoring serta rekomendasi atas kinerja IT terkait aplikasi. Menyiapkan rekomendasi Dewan pengawas kepada Direksi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.

Wewenang KPMRTI antara lain sebagai berikut :

  • Mengakses berbagai informasi yang diperlukan
  • Menyampaikan usulan calon anggota komite non Dewan Pengawas
  • Komite dapat mengusulkan penggunaan konsultan independen
  • Dapat mengusulkan untuk mengundang profesional/ tenaga ahli eksternal/ lembaga penelitian eksternal untuk membahas berbagai aspek sesuai keahliannya
  • Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan
  • Melakukan kunjungan lapangan

Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM (KKPKOS) dibentuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM (KKPKOS) terdiri atas Anggota Dewan Pengawas (Sebagai Ketua dan Wakil Ketua KKPKOS), Ahli Senior KKPKOS, Ahli Junior KKPKOS dan Staff Administrasi KKPKOS. Pelaksanaan fungsi dan tugas KKPKOS ditetapkan dalam piagam komite, dan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut, KKPKOS bertanggungjawab langsung kepada Dewan Penggawas.

KKPKOS mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi.

Tugas KKPKOS antara lain sebagai berikut :

  • Menilai dan memastikan target kinerja organisasi tercapai.
  • Menilai dan memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan organisasi dan SDM.
  • Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Umum dan SDM.
  • Melakukan penelaahan di bidang pengelolaan organisasi dan SDM.
  • Memastikan bahwa telah terdapat evaluasi dan monitoring yang memadai terhadap kebijakan pengelolaan organisasi dan pemenuhan SDM .
  • Melakukan penelaahan dalam proses penyiapan saran, nasehat dan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengawas atas kebijakan pengelolaan organisasi dan SDM.
  • Melakukan penelaahan proses penetapan Standar Operasional.
  • Memastikan bahwa telah terdapat evaluasi yang memadai terhadap kebijakan dan informasi internal yang dikeluarkan Badan.
  • Melakukan penelaahan proses penyiapan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan Dewan Pengawas dalam hal mengevaluasi kinerja Direksi.
  • Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait tugas pokok dan fungsinya.

Wewenang KKPKOS antara lain sebagai berikut :

  • Mengakses berbagai informasi yang diperlukan
  • Menyampaikan usulan calon anggota komite non Dewan Pengawas
  • Komite dapat mengusulkan penggunaan konsultan independen
  • Dapat mengusulkan untuk mengundang profesional/ tenaga ahli eksternal/ lembaga penelitian eksternal untuk membahas berbagai aspek sesuai keahliannya
  • Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk ditetapkan
  • Melakukan kunjungan lapangan
  • Menyampaikan usulan calon auditor eksternal

Komite Good Governance

Komite Good Governance melaksanakan tugas sesuai program kerja dan tugas lain terkait dengan penerapan good governance BPJS Ketenagakerjaan serta melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lain terkait penyempurnaan infrastruktur good governance dan penerapan good governance di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.