Siaran Pers


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Fasilitas Pendaftaran Mandiri Bagi Pekerja Migran

Jakarta, 11 Maret 2018



BPJS Ketenagakerjaan terus berusaha meningkatkan pelayanannya bagi para Pekerja Migran. Kali ini BPJS Ketenagakerjaan memperkenalkan fasilitas pendaftaran mandiri yang dapat diakses melalui aplikasi BPJSTKU. Fasilitas ini ditujukan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin mendaftar saat berada di negara penempatan.

Aplikasi pendaftaran mandiri PMI pada BPJSTKU diperkenalkan pada Minggu siang (11/3) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, sebagai bagian dari peluncuran layanan untuk PMI, yaitu Kartu Pekerja Indonesia untuk Pelaut, Aplikasi Job Order Online, dan pengintegrasian sistem teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan ke dalam sistem Teknologi Informasi (TI) pekerja migran di KBRI Singapura. Acara ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno, Duta Besar RI untuk Singapura, H.E. Ngurah Swajaya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni.

"Layanan pendaftaran mandiri BPJS Ketenagakerjaan selain dapat diakses melalui aplikasi BPJSTKU di Android, dapat juga diakses melalui website www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan Aplikasi Smart Embassy dari KBRI Singapura", jelas Agus kepada para PMI Singapura.

"Seluruh proses pendaftaran hingga pembayaran iuran, dilakukan secara digital, tanpa dokumen fisik (paperless). Para PMI dapat mengakses layanan ini di manapun tanpa batasan wilayah (borderless), dan kapanpun untuk mendapatkan perlindungan. Juga terdapat fitur live chat untuk membantu para PMI yang memiliki pertanyaan. Walaupun kami belum memiliki perwakilan di negara penempatan, kami hadir secara digital mendampingi dan melindungi PMI selama 24 jam non stop", ujar Agus

Agus menambahkan, Singapura dipilih sebagai negara pertama untuk memperkenalkan fasilitas ini karena memiliki Smart Embassy, yaitu sistem TI dan database pekerja migran yang komprehensif yang dikelola langsung oleh KBRI Singapura. Smart Embassy ini telah diintegrasikan dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan sebagai basis utama pengelolaan database PMI di Singapura.

Fasilitas layanan mandiri ini merupakan bagian dari transformasi sistem TI berbasis digital yang sedang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk menjawab ekspektasi masyarakat akan layanan yang mudah cepat dan ringkas, hingga tuntutan zaman era disrupsi menuju digital office sepenuhnya, tambah Agus.

Agus menegaskan, bukti nyata keunggulan digitalisasi dari sistem IT yang baru adalah aplikasi PERISAI untuk operasional keagenan, dimana end to end proses ditangani secara digital sehingga bersifat paperless, borderless dan cashless. Dan sekarang kami perkenalkan digitalisasi berikutnya berupa fasilitas pendaftaran secara mandiri bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di manapun mereka berada. Kedepannya, seluruh lini kegiatan operasional secara bertahap juga akan kami digitalisasi.

"Untuk itu, sejak pertengahan Februari 2018 kami melakukan migrasi sistem IT yang baru ini dari sistem lama, tentunya kami mohon maaf jika dalam proses transformasi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan kepada para peserta", tutup Agus.

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BNI Untuk Tingkatkan Kepesertaan

Jakarta, 28 Februari 2018



Jakarta, 28 Februari 2018. Sesuai dengan Amanah Undang-undang BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan paripurna kepada pekerja di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan kepesertaan salahsatunya melalui kerjasama dengan BNI yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Sinergi Perlindungan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program dilaksanakan sejak ditandatanganinya PKS oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis dan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK dalam acara Gathering Mitra Investasi BPJS Ketenagakerjaan 2018 yang berlangsung di Borobudur Ballroom, Menara Jamsostek, Jakarta, Rabu (28/02).

Ilyas mengatakan, “Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara yang penting untuk diketahui oleh seluruh pekerja Indonesia dan sangat mengapresiasi pihak BNI yang menyambut baik ajakan kerjasama ini sebagai dukungan atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan dalam kerjasama ini kami juga pastinya akan mendukung program yang dimiliki oleh BNI.

Maksud dari PKS ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dari masing-masing pihak untuk saling mendukung dan bersinergi dalam rangka mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan peningkatan penyaluran fasilitas KUR kepada calon peserta, peserta, eks peserta dan keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Calon debitur KUR nantinya akan diarahkan untuk mendaftarkan perusahaan atau diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Seluruh pekerja, termasuk pemberi kerja harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 40 tahun 2004 dan Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS”, papar Ilyas.

Kerjasama ini adalah tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BNI, dimana BNI dapat melakukan proses pendaftaran peserta, pelayanan klaim dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan .

“Langkah yang kami tempuh ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kepesertaan, juga untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh infromasi tentang program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya dimiliki oleh seluruh pekerja di Indonesia”. Kami juga akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat pekerja, pungkas Ilyas.

BPJS Ketenagakerjaan Awali 2018 dengan Baik

Jakarta, 23 Februari 2018



Jakarta, 23 Februari 2018. Setelah melalui tahun 2017 dengan Cemerlang, BPJS Ketenagakerjaan mengawali tahun 2018 dengan semangat baru dan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari hasil kinerja bulan Januari 2018 yang lebih baik dari periode yang sama pada tahun 2017 yang lalu.

Ditemui dalam penyerahan penghargaan Lomba Jurnalistik BPJS Ketenagakerjaan kepada para pemenang, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan dirinya dan jajaran Direksi terus mengembangkan strategi-strategi yang mendukung proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi seluruh pekerja di Indonesia.

“Mengawali tahun 2018 ini, kami terus berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh pekerja, salah satunya juga dengan melakukan integrasi sistem yang lebih mutakhir. Ini kami lakukan agar pelayanan yang kami berikan kepada para pekerja bisa lebih optimal”, jelas Agus.

Total pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan pada Januari 2018 mencapai 45,12 juta orang dengan peserta aktif mencapai 26,36 juta orang,. Capaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 10,26%. Dari sisi jumlah pemberi kerja aktif juga mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 495.712 dengan peningkatan sebesar 35,22% dari periode yang sama tahun 2017.

Dari sisi pencapaian iuran, realisasi terhitung bulan Januari 2018 sebesar Rp3,54 Triliun yang juga lebih baik dari tahun lalu sebesar Rp2,91 Triliun atau meningkat 21,65%. Senada dengan capaian lainnya, sektor pengelolaan dana investasi mencapai 14,92% yang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,29%.

Untuk pembayaran klaim dan jaminan pada tahun 2018 sebesar Rp2,13 Miliar dari 4 program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami harap kinerja yang sudah dicapai dengan baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar di penghujung 2018 nanti, capaian yang diraih memuaskan", tutup Agus.

Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi dalam Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan

Jakarta, 15 Februari 2018



Jakarta (15/02/2018) – Sebagai upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dibutuhkan sinergi yang kuat antara keduanya khususnya dalam pemanfaatan area-area sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial berdasarkan amanah UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sepakat untuk melakukan kerjasama terkait dengan Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

“Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi para pihak yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar Program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi. Diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini juga meningkatkan kualitas pengelolaan masing-masing program baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi di Jakarta (15/02).

“Kami menyadari bahwa keberhasilan Program Jaminan Sosial khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membutuhkan dukungan dan sinergi banyak pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal yang beririsan dan dapat dimanfaatkan bersama tidak ada salahnya kita sinergikan, demi keberhasilan Program Jaminan Sosial. Diharapkan ke depan Program Jaminan Sosial akan menjadi program kebanggaan negeri ini, program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tambah Bayu.

Bayu mengungkapkan, setelah genap 4 tahun implementasi program JKN-KIS, sebanyak 192.029.645 penduduk Indonesia telah menjadi bagian dari program ini. Program ini memiliki target sesuai roadmap dan RPJMN yang saat ini bisa dikatakan masih on the right track di tengah dinamika pengelolaan dan perbaikan kesempurnaan program. Ia berharap dukungan dari semua pihak agar program jaminan sosial akan sustain dan menjadi salah satu fondasi menyokong pembangunan dan kemajuan bangsa.

Senada dengan Bayu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis, juga mengatakan pentingnya sinergi antar lembaga dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan agar program-program jaminan sosial di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik dan merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia. “Dari aspek jaminan sosial ketenagakerjaan, kami menilai sinergi antar lembaga ini akan sangat membantu dalam mewujudkan universal coverage bagi seluruh pekerja di Indonesia”, jelas Ilyas.

Dirinya mengungkapkan, bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2017 yang lalu mencapai 44,99 juta pekerja dengan 26,24 juta pekerja yang aktif bekerja. “Harapan kami, sinergi antar lembaga akan mampu mendorong pekerja ataupun pemberi kerja untuk segera mendaftar menjadi peserta, dengan cara-cara persuasif dan edukatif, serta law enforcement”, ujar Ilyas.

Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik sinergi antar lembaga ini tidak lain karena salah satu fungsi utama dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial bagi Tenaga Kerja. Jaminan Sosial yang efektif merupakan unsur penting dalam membina hubungan industrial yang baik, aman dan dinamis guna menjamin ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Irjen Pol. Drs. Sugeng Priyanto, SH, MA, mengatakan Pengawas ketenagakerjaan memiliki fungsi dan kewenangan yang sangat besar terutama mengawasi pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan termasuk norma jaminan sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi pekerja dan memastikan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja dipenuhi oleh pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sementara untuk Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan program strategis nasional, Pemerintah belum lama ini telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, yang salah satunya memberikan mandat kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program jaminan kesehatan nasional.

“Kami harap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial”, pungkas Sugeng

Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi peningkatan peluasan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum dan implementasi pengenaan dan pencabutan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2PT), pemanfaatan atas data biometrik data elektronik akses finger print dan foto serta kerjasama lain yang disepakati.

BPJS Ketenagakerjaan dan ISSA Gelar Seminar Internasional Sikapi Kondisi Disruptive Economy

Jakarta, 6 Februari 2018



Nusa Dua, 6 Februari 2018. Kemajuan teknologi yang sangat pesat tentunya memudahkan semua aspek kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, khususnya dalam bidang teknologi komunikasi. Kemunculan smartphone ataupun gadget yang muat dalam genggaman, selain digunakan untuk berkomunikasi, juga dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha untuk melancarkan bisnis mereka. Bahkan tidak sedikit pula yang beralih secara menyeluruh dengan melakukan digitalisasi kegiatan usaha mereka.

Kondisi ini merupakan salah satu topik bahasan dalam gelaran seminar internasional untuk menyikapi revolusi industri 4.0 untuk mengantisipasi 10 tantangan Global yang direkomendasikan oleh ISSA (International Social Security Association). Kondisi ini dikatakan disruptive atau gangguan karena merubah tatanan perekonomian konvensional yang selama ini berjalan. Hal ini tentunya bukan hal yang buruk, namun justru memberikan tantangan tersendiri, salah satunya dari sisi jaminan sosial. ISSA merupakan organisasi internasional yang menaungi 330 organisasi jaminan sosial dari 158 negara di seluruh dunia.

BPJS Ketenagakerjaan selaku tuan rumah dari Seminar internasional yang digelar oleh ISSA ini bertempat di The Mulia Hotel, Nusa Dua, Bali pada selasa, (6/2), dimana kegiatan ini merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh untuk dapat terus beradaptasi terhadap perekonomian global. Ini merupakan salah satu seminar terbesar yang dicanangkan oleh ISSA untuk mengumpulkan praktisi-praktisi jaminan sosial untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan agar bisa menghasilkan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan praktisi jaminan sosial. Seminar ini dibuka oleh Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, sekaligus juga menjadi narasumber utama bersama dengan Joachim Breuer, President of ISSA.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan bahwa saat ini perekonomian bergerak secara digital, dimana semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan bisa bekerja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. "Semua bisa dilakukan dalam genggaman, baik itu pekerja maupun pasar sasarannya. Semua menjadi semakin tidak terlihat, dan dari sisi jaminan sosial tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri", jelas Agus.

Agus menambahkan, disruptive economy ini selain membawa impact serius pada tatanan perekonomian, juga membawa dampak dalam hal ketenagakerjaan, hubungan industrial, keberlangsungan sistem jaminan sosial, bahkan juga berdampak pada cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi.

Seminar internasional ini dihadiri sebanyak 125 pemerhati jaminan sosial dari 30 negara bersama dengan 350 orang praktisi dan pemerhati jaminan sosial di Indonesia. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DGUV (German Social Accident Insurance) atau Lembaga Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Jerman terkait K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan jaminan sosial.

"Semoga dengan terlaksananya seminar internasional ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang membantu para pemangku kepentingan jaminan sosial di seluruh dunia dalam menentukan langkah ataupun kebijakan ke depan", tutup Agus.