Bhirawa

Pekerja di Kabupaten Sidoarjo turun demo ke jalan, karena ada perselisihan dengan perusahaan. foto: alikusyanto/bhirawa.

Sidoarjo, Bhirawa

BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, mencatat dalam 3 tahun ini ada sebanyak 157.000 warga di Kabupaten Sidoarjo yang telah diback up dengan Jamsos BPJS ketenagakerjaan. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Arifianto Sofyan, Jamsos itu penting sebab terjadinya musibah bisa terjadi sewaktu-waktu.

Dengan ikut BPJS ketenagakerjaan, menurut Arif, sehingga terjadinya kecelakaan saat bekerja semoga tidak sampai membuat angka kemiskinan baru di Kabupaten Sidoarjo bertambah. Meski demikian, angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo, yang saat ini ada sebanyak 1.080.000 itu, menurut Arif, yang sudah diback up dengan Jamsos BPJS ketenagakerjaan, masih sekitar 379.000 atau masih 35 persen.

“Sebanyak 700.000 tenaga kerja di Sidoarjo, masih belum diback up, ini menurut saya, masih berpotensi menambah angka kemiskinan baru. Ini akan bisa menjadi sumber kerawanan sosial,” papar Arif, belum lama ini, saat menjadi narasumber , acara Bimtek penerapan syarat kerja dan Jamsos Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan Alihdaya di Sidoarjo, yang digelar oleh Disnaker Sidoarjo. 

Arif berharap kepada perusahaan alihdaya di Kabupaten Sidoarjo tidak sampai mengabaikan para karyawannya dan mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia SSos, dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya selalu mengingatkan perusahaan untuk bisa memberi layanan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan kepada karyawan. “Saya tidak menutupi, kadang ada perusahaan yang tidak memberikan layanan sama sekali,” ujarnya.

Ainun minta kepada perwakilan perusahaan alihdaya yang hadir dalam Bimtek itu , agar segera mendaftarkan karyawannya untuk bisa mendapat layanan Jaminan sosial BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. “Itu penting, nanti akan saya evaluasi,” katanya.

Pemkab Sidoarjo melalui Disnaker Sidoarjo, kata Ainun, selama ini telah menanggung Jamsos BPJS ketenagakerjaan terhadap 13.000 warga Sidoarjo yang berisiko di lapangan. Seperti nelayanan, petani, guru PAUD.

Dirinya mengharap antara karyawan dan perusahaan sama-sama menjaga hubungan, agar tidak sampai terjadi masalah PHK dan masalah lainnya. Dari laporan yang diteriman setiap hari ada laporan karyawan perusahaan yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sampai Bulan Mei ini, menurut Ainun, total ada diatas angka 100 an.

Penyebab mereka di PHK bermacam-macam. Ada karena masa kerja yang sudah habis, masalah perusahaan yang tidak sehat, juga ada karena masalah UMK dan efisiensi tenaga kerja. “Kalau laporan perusahaan yang resign, belum ada,” ujarnya.

Antara perusahaan dan karyawan harus bisa saling menjaga, harus bisa saling menguntungkan. Pemkab Sidoarjo selalu menekan jangan sampai terjadi masalah, yang berujung pada pengangguran.[kus.ca]