Penulis: DR Yogatama 

Editor: Tim Portal Brebes 

Bupati Tegal, H Ischak Maulana Rohman secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan kepada buruh tani saat May Day 2025 di Trasa Slawi, Kamis 1 Mei 2025 /Portal Brebes/ 

PORTAL BREBES - Sebanyak 530 buruh tani di Kabupaten Tegal kini resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Penyerahan simbolis dilakukan dalam rangkaian peringatan May Day 2025, Kamis, 1 Mei, di Taman Rakyat Slawi. 

Kartu kepesertaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tegal, H. Ischak Maulana Rohman, didampingi Wakil Bupati Ahmad Kholid dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Endah Rahmawati, kepada delapan perwakilan buruh tani. 

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Iwan Kurniawan, delapan buruh tani tersebut mewakili 530 penerima yang terdiri dari petani tembakau dan cengkeh, yang sebelumnya juga telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

“Seluruh iuran peserta ditanggung melalui anggaran DBHCHT. Mereka adalah kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi dalam bekerja, namun tidak mampu membayar iuran BPJS secara mandiri,” jelas Iwan. 

Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kerja kepada buruh tani yang sebelumnya tidak terjamah program jaminan sosial. Melalui program ini, mereka akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Endah Rahmawati menyebut bahwa program ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

“Buruh tani sekarang dapat bekerja lebih tenang dan aman karena terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kami sangat mengapresiasi inisiatif Pemkab Tegal dalam melindungi para pekerja rentan,” ujarnya.

Endah menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam lima program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Endah menyebut, langkah ini dinilai sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan perlindungan sosial dan keamanan kerja, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti buruh tani.***