Ketua RT di Banyumas Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, Iuran Ditanggung Pemkab
10 jam lalu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas memberikan jaminan sosial bagi seluruh ketua RT dan RW dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan perlindungan bagi para perangkat masyarakat yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermades) Banyumas, Hirawan Danan Putra, mengatakan program ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 301 desa dan 30 kelurahan.
“Program ini diikuti seluruh ketua RT yang berjumlah 11.017 orang, rinciannya RT desa 9.747 orang dan RT kelurahan 1.270 orang,” kata Danan dalam laporannya saat penyerahan simbolis di Pendapa Bupati Banyumas, Jumat (10/10/2025).
Selain itu, terdapat 2.686 ketua RW dan 2.495 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga diikutsertakan dalam program tersebut.
Hirawan menjelaskan, data peserta telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinsospermades bersama BPJS Ketenagakerjaan pada 16–18 September 2025 sebagai bagian dari proses administrasi.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyebut peran ketua RT, RW, dan anggota BPD sangat strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan di tingkat paling bawah. “Perlindungan ini adalah bentuk kehadiran negara melalui pemerintah daerah untuk memastikan para perangkat masyarakat mendapat jaminan sosial atas risiko kerja yang mereka hadapi,” ujar Sadewo. Para ketua RT, RW, dan BPD didaftarkan dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Untuk membayar iuran kepesertaan tersebut, Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp 970.172.000 untuk periode empat bulan. Sadewo menambahkan, Pemkab juga tengah menyiapkan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW yang akan naik menjadi Rp 150.000 per bulan pada 2026 dan ditargetkan Rp 250.000 pada 2029. “Saya berharap program ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjadi motivasi bagi para ketua RT, RW, dan anggota BPD untuk terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi,” kata Sadewo.
Ia menegaskan, Pemkab Banyumas berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pemerintah daerah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang berada di garda terdepan pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
