Indeks Berita & Peristiwa


BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat koordinasi dan sosialiasi di aula Bakoorwil Pamekasan, Selasa (10/3) lalu. Rapat bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan perusahaan tentang program BPJS Ketenagakerjaan.


SEJUMLAH warga Pineleng I beriringan mendatangi satu rumah yang di depannya telah terpasang tenda dari bambu yang atasnya di pasang terpal, sebagai pelindung dari terik matahari dan guyuran hujan. Pakaian yang di gunakan warga rata-rata hitam, tanda ikut berkabung, merasakan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga yang berduka.


Tenaga kerja di sektor informal di Malang Raya mulai berminat menjadi peserta jaminan tenaga kerja Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.


Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memanggil 350 perusahaan yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendeteksi penyebab kelalaian pembayaran tersebut.


Sebanyak 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang akan segera terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.


Pekerja mandiri yang merupakan bagian dari pekerja informal, memerlukan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dan perlindungan bagi mereka.


Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Banjarmasin bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin melaksanakan sosialisasi bagi para pejabat yang membidangi kepegawaian di masing masing SKPD serta anggota baru Korpri yang direkrut melalui jalur Katagori Dua (K2).


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Karimunjawa terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami dan segera mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan demi mendapatkan jaminan ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.


Kemenaker menguapayakan diakomodasinya buruh migran dalam program BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Dirjen Binapenta Kemenaker, Reyna Usman, mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjamin asuransi kerja dan asuransi kesehatan buruh migran.


Sosialisasi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial. Dimana penahapan kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.