Semua Perusahaan Wajib Daftar Pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan


Posted : 11-02-2016 16:16:10

Sesuai dengan skala sejak tanggal 1 Juli 2015 setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis, Karo Sanco Simanullang, ST, MT, kepada Waspada Online, Rabu (10/2).

"Tidak terkecuali pekerja tetap atau harian lepas, borongan, dan perjanjian waktu kerja lainnya, wajib didaftar sesuai penahapan dalam Peraturan," tegas Karo Sanco kepada wartawan.

Dikatakan Karo Sanco, ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.  Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Di mana penahapan pendaftaran untuk usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.

"Skala usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan / atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian," katanya menjawab pertanyaan wartawan, apakah pekerja tidak tetap  wajib di daftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, diungkapkan Karo Sanco, usaha kecil juga  wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian. Usaha mikro, lanjutnya,  wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Menurutnya, besaran Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, apabila komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% dari upah sebulan. Iuran Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan sebesar 0,30% dari Upah sebulan.

Sementara bila komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja .

"Misalnya, pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,00 , Iuran JKK sebesar 0,21% dari nilai kontrak.  Iuran JKM sebesar 0,03% dari nilai kontrak," ungkap Karo Sanco.

Diterangkannya, bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja  Dan Jaminan Kematian.

"Perusahaan yang terbukti tidak mengikutkan pekerjanya dalam jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dikenakan sanksi mulai dari administrasi, rekomendasi pencabutan ijin usaha hingga sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar," terang Karo Sanco sembari mengakhiri.