Dinsosnaker P. Siantar Ancam Pidanakan Pengusaha


Posted : 09-02-2015 08:15:53

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pematangsiantar mengeluarkan ancaman, akan memberikan sanksi pidana kepada pihak pengusaha di daerahnya yang tidak memberikan upah pekerja sesuai upah minimum kota (UMK).

"Dalam beberapa hari saja, pengusaha yang tidak memberikan upah pekerjanya sesuai dengan UMK, akan kami pidanakan," kata Bangun Hutagalung, pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Pematangsiantar di hadapan peserta sosialisasi UMK digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker) Pematangsiantar di aula kantor BPJS Naker, di Kelu. Timbang Galung Pematangsiantar, Jumat (6/2).

Hutagalung menyebutkan, besaran UMK Pematangsiantar yang berlaku dan wajib dipenuhi pihak pengusaha kepada pekerjanya saat ini adalah Rp 1.626.000. Karena sudah diberlakukan, Dinsosnaker daerah ini mengatakan akan bertindak cepat, mempidanakan pihak pengusaha yang tidak membayarkan upah pekerjanya sesuai UMK.

Kegiatan sosialisasi bertajuk "sosialisasi upah minimum kota (UMK) Pematangsiantardan Upah Minimum Provinsi sektoral tahun 2015" itu diikuti
sejumlah staf utusan dari perusahaan dan perwakilan dari beberapa instansi. Secara resmi kegiatan dibuka Kepala Cabang BPJS Pematangsiantar Sofiyan Siregar. Narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan itu dari Dinsosnaker, dari kalangan perbankan (BRI dan BTN) serta dari pihak BPJS Pematangsiantar.

Wilson Aritonang dari bidang pengawasan Dinsosnaker mengatakan, di PSiantar terdaftar 312 perusahaan, namun dia menolak menjawab, apakah ada perusahaan yang sudah mereka pidanakan atau pernyataan itu hanya sekadar menakut-nakuti saja.

Bahkan ketika ditanya bagaimana dengan pegawai honor di lingkungan Pemko Pematangsiantar yang diketahui upah yang diterima masih belum memenuhi ketentuan UMK yang berlaku,Aritonang mengatakan, dia tidak berani berkomentar.

Dan ketika terus dikejar dengan pertanyaan, untuk kasus pegawai honor di Pemko Pematangsiantar, menurut ketentuan dipegang Dinsosnaker, siapakah pihak yang harus dikenakan sanksi pidana, apakah wali kota atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mempekerjakan pegawai honor tersebut, Aritonang terus mengelak dan berusaha cepat-cepat meninggalkan lokasi kegiatan sosialisasi.