Seluruh Guru Madrasah di Rembang Ditarget Tercover BPJS Ketenagakerjaan


Posted : 16-10-2020 17:14:36



REMBANG - Seluruh guru madrasah pendidikan non-formal yang terdiri dari TPQ dan Madrasah Diniyyah (Madin) di Rembang ditargetkan bisa tercovber BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh Pjs Bupati Rembang, Imam Masykur saat penyerahan simbolis kartu BPJS kepada perwakilan guru TPQ dan Madin.


Pjs Bupati Imam Maskur mengatakan, cover BPJS Ketenagakerjaan untuk guru madrasah non-formal merupakan tindak lanjut dan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan jiwa bagi pekerja sosial keagamaan. Pekerja sosial keagamaan seperti guru madrasah nanti berkewajiban membayar premi sebesar Rp.9.400 setiap bulan.


"Harapannya yang dilindungi dua dulu, yang pertama perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan kedua perlindungan terhadap kematian. Kalau dalam perjalanan ke tempat kerja kecelakaan sampai meninggal dunia disantuni sampai Rp 72 juta rupiah. Kalau meninggal dunia biasa disantuni Rp 42 juta rupiah," terangnya.


Imam menuturkan melalui Forum Komunikasi Diniyah Takwiniyah (FKDT), Forum Komunikasi PonPes (FKPP), Badan Kordinasi TPQ (Bakod TPQ) masing masing Kecamatan di Kabupaten Rembang seluruh guru madrasah bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah calon peserta BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Sosial Keagamaan ini 9.030 orang. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang,



Uun menambahkan, mereka yang sudah terdaftar hingga hari ini mencapai 50 orang. Mereka membayar premi mulai Oktober. Sedangkan pada Desember dan Januari mendatang ada relaksasi dari pemerintah. "Relaksasi nanti akan mulai bulan Desember dan Januari itu sebesar 1 persen dari pembayaran iuran. Jadi kalau secara normal Rp 9400,- maka relaksasi hanya membayar Rp 94, -," terangnya. Masduki,


Guru Madrasah Diniyah Annur Kecamatan Sale yang sekaligus Ketua FKDT Sale mengapresiasi program tersebut. Menurutnya dengan Premi hanya Rp 9.400, sangat terjangkau bagi guru Madin yang sekarang telah mendapatkan insentif dari Pemkab maupun Pemprov. "Tahun 2020 ini insentif dari Pemerintah Kabupaten Rp 300 ribu, dari Pemprov Rp 100 ribu. Masih bisa disisihkan untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan, " ungkapnya. (Ilyas al-Musthofa)