Ratusan Pegawai Kontrak DLHK Badung Terima BSU dari Kementrian


Posted : 15-09-2020 18:38:52

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak saja dimanfaatkan oleh pekerja dari perusahaan swasta.

Di Kabupaten Badung khususnya tenaga kontrak juga menerima bantuan tersebut.

Namun tidak semua tenaga kontrak mendapatkan bantuan tersebut.

Meski sebagian besar tenaga kontrak Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) Badung telah menerima BSU dari kementrian RI tersebut.

Pihaknya menyampaikan di Badung ratusan tenaga kontrak yang menerima manfaat bantuan itu

"Dari data yang saya tau, di Badung khususnya DLHK ada ratusan pegawai yang menerima manfaat bantuan subsidi upah dari Kemenaker," kata Puja, Senin (14/9/2020).
Ia mengaku, setidaknya ada 730 orang pegawai yang menerima bantuan. Kendati demikian pihaknya mengaku tidak semua pegawai kontrak mendapatkan subsidi upah tersebut.

"Yang dapat manfaat itu hanya pekerja yang bertugas di lapangan dan terdaftar secara mandiri di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga secara aktif melakukan pembayaran secara mandiri," bebernya.

Dijelaskan untuk di DLHK sendiri, ada sebanyak 800 orang tenaga kontrak bagian kebersihan di lapangan. Nah dari semua itu tidak semua yang mendapatkannya lantaran mengurusnya juga secara mandiri.

Dinas jelas Puja, mewajibkan seluruh pegawai terdaftar di BPJS Kesehatan.

Sebagian pegawai juga terdaftar secara mandiri di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Kesehatan itu kan wajib. Jadi mereka yang menerima bantuan juga terdaftar aktif di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,"tambah mantan Kabag Perlengkapan dan Perawatan (Perwat) Setda Badung.

Dikatakannya bantuan sebesar 600 ribu per bulan itu telah diterima pegawai yang dibayarkan 2 bulan.

"Sudah masuk kerekening sebesar Rp1,2 juta untuk dua bulan," jelasnya sembari mengatakan, kalau tidak salah yang cair itu tahap satu untuk bulan Agustus dan September.

Di sisi lain, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga mempunyai banyak tenaga kontrak yakni Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) Badung mengaku tidak ada pegawai kontrak yang menerima BSU.

"Untuk di pemadam, saya tanya di bagian keuangan tidak ada yang mendapatkan bantuan dari kementrian," ujarnya.

Disinggung apakah, pegawai kontrak di pemadam sudah melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya mengaku kurang tahu, lantaran proses tersebut diusulkan secara mandiri.

"Mungkin di DLHK diusulkan mandiri, jadi saya tidak menerima laporan jika kontrak di pemadam menerima BSU atau tidak," ungkapnya. (*)