Aturan Pelaksana BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Finalisasi


Posted : 09-02-2015 08:00:41

BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang akan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 masih menantikan sejumlah aturan pelaksanaan. Dirut BPJS TK Elvyn G Masassya menjelaskan,sejumlah aturan kini sedang difinalkan oleh pemerintah. Kelak, BPJSTK akan menyuguhkan empat program yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm).

Menurut dirut BPJSTK Elvyn G. Masassya, program JP dan JHT masing-masing akan diatur dengan dengan PP tersendiri. Sedangkan program JKK dan JKm diatur dalam sebuah PP. Dia juga menambahkan, kini juga sedang dilakukan revisi PP No. 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Rancangan PP JKK dan JKm sudah diharmonisasi dengan Kemenaker, Kemenkeu, Kemenkumham, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Kelak, manfaat kepesertaan bukan saja diterima oleh peserta tapi juga oleh anaknya. "Jika peserta meninggal, anaknya akan menerima beasiswa secara otomatis. Itu tidak ada dalam program JKK dan JKm yang dilaksanakan PT Jamsostek," kata Elvyn.

Menyangkut besaran iuran JKK, kata Elvyn, dalam RPP itu dinyatakan sebesar 0,3 persen dari upah, sementara iuran JKm sebesar 0,24-1,74 persen. Selain pekerja penerima upah, program JKK dan JKm juga menyasar pekerja bukan penerima upah. Dengan besaran iuran sekitar Rp6.000-6.500 per orang per bulan.

Akan halnya program JHT, Elvyn menjelaskan, terjadi perubahan manfaat yang diterima peserta. Dalam RPP JHT, setiap peserta diberi akses untuk mendapat pinjaman uang muka perumahan dan pinjaman biaya perumahan atau dikenal dengan KPR. Bunganya pun lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang ada di pasar.

Setelah 10 tahun, peserta bisa mengalokasikan saldonya untuk menambah biaya kepemilikan rumah. Misalnya, seorang peserta mau membeli rumah, dia bisa mengambil beberapa persen dari saldo JHT untuk menambah uang untuk membeli rumah. Namun, besaran persentase yang boleh dialokasikan itu sekarang masih dalam finalisasi RPP yakni antara 10-30 persen dari JHT.

Yang sekarang masih diperdebatkan adalah iuran untuk program Jaminan Pensiun. Dalam pembahasan RPP terakhir disepakati jumlah iurannya 8 persen yakni 5 persen dibayar pemberi kerja dan 3 persen pekerja. "Untuk RPP program JP itu sudah selesai pembahasan substansinya, tinggal besaran iurannya," kata Elvyn kepada wartawan, di Bandung, pekan lalu.

Tentang revisi PP No. 99/ 2013, Elvyn menyebut ada beberapa hal yang jadi fokus tim penyusun. Di antaranya, alokasi dana investasi ke sektor properti yang kini 5 persen direvisi jadi 10-30 persen. "Itu penting direvisi karena tahun ini BPJSTK punya program baru yakni menyediakan perumahan untuk pekerja," kata Elvyn. Revisi PP No. 99/ 2013 itu diperlukan untuk menunjang agar program pembangunan perumahan bagi pekerja terlaksana.