BP Jamsostek Madina Telah Serahkan Klaim Kepada 952 Peserta


Posted : 23-01-2020 15:26:04

Kepala BPJamsostek Madina, Fachri Idris saat dikonfirmasi Wartawan diruang kerjanya, Rabu (22/1)


Mandailing Natal, sidaknews.com - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah memberikan santunan bagi peserta sebanyak 952 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.5.445.779.114,-, yang di klaim selama tahun 2019 kemarin.


klaim yang telah dibayarkan tersebut terdiri klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP)," sebut Kepala BPJamsostek Kabupaten Madina, Fachri Idris kepada wartawan, Rabu (22/1/2020) diruang kerjanya.


Fahri menjelaskan, Klaim JHT sebanyak Rp.5.119.968.230,- untuk 933 kasus, klaim JKK Rp.24.173.034,- untuk 4 kasus, klaim JKM sebanyak Rp.288.000.000,- untuk 10 kasus, serta klaim JP sebanyak Rp.13.637.850,- untuk 5 kasus.


"berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 berupa kenaikan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang drastis. maka, Jaminan kematian yang dulu manfaatnya sebesar Rp24 juta, sekarang bertanbah menjadi Rp42 juta. Selanjutnya, manfaat jaminan kecelakaan kerja, Homecare kini ditanggung sesuai kebutuhan medis dan maksimal Rp20 juta".pungkas Fachri


Sambung Fachri, Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang dahulu hanya enam bulan kini menjadi 12 bulan (setahun,red). Jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris yakni anak mendapatkan beasiswa yang dahulu hanya mendapatkan Rp12 juta untuk seorang anak, berubah menjadi Rp174 juta untuk 2 orang anak serta kenaikan biaya pemakaman dan santunan berkalanya.


Kemudian, biaya maksimal transportasi juga mengalami kenaikan drastis, jika menggunakan transportasi darat yang sebelumnya hanya maksimal Rp1 Juta kini menjadi Rp5 juta. Sebelumnya transportasi laut maksimal Rp1,5 Juta sekarang Rp2 Juta. Begitu pun transportasi udara yang dahulu hanya maksimal Rp2,5 Juta berubah menjadi Rp10juta".paparnya


"Manfaat yang diterima tersebut dengan hanya membayar iuran bagi peserta penerima upah untuk progam JKK & JKM sebesar Rp.13.500 per orang per bulan dan pekerja bukan penerima upah (mandiri) mulai dari 16.800,- per org per bulan. Dan dilaksanakannya program ini sebagai salah satu wujud dukungan dari Pemkab Madina tehadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa terbitnya Peraturan Bupati Madina Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" bebernya


Fachri juga menambahkan, harapannya agar program ini mendapat dukungan dari Kelapa Daerah agar program ini dapat berjalan secara massif dan meluas kepada seluruh tenaga honor / Non ASN di lingkup Kabupaten Madina untuk tahun 2020 ini.


"demi mewujudkan harapan ini, tidak terlepas dari kontribusi dan peran serta Kepala Daerah dalam mensukseskan agenda nasional berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Madina, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. (Putra)