Pemerintah Tambah Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Naikkan Iuran


Posted : 15-01-2020 11:19:41

Atikah Umiyani


Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 dan penyerahan ke Keluarga penerima manfaat yang digelar di Jakarta, Selasa (14/1/2020) | AKURAT. CO/Atikah Umiyani


AKURAT.CO, Pemerintah bakal menambahkan manfaat dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan.


Adapun penambahan manfaat tersebut merupakan perubahan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 44 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.


"Kenaikan manfaat dari kedua program tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (14/1/2020).



Peningkatan manfaat tersebut diantaranya untuk JKK apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka ahli waris akan mendapatkan beasiswa yang semula 1 anak mendapatkan Rp12 juta saat ini menjadi 2 anak hingga Perguruan Tinggi sebesar Rp174 juta.


"Manfaat baru berupa homecare penambahan besaran biaya transportasi, pemakaman, santunan berkala dan masa kadaluarsa klaim," imbuhnya.


Sementara, untuk Jaminan Kematian penambahan besaran biaya transportasi, biaya pemakaman dan santunan berkala semula total Rp24 juta menjadi Rp42 juta atau naik 75 persen.


"Bantuan Beasiswa dengan perubahan poin-poin yang sama dengan manfaat program JKK, yaitu 174 juta untuk 2 (dua) orang anak," lanjutnya.


Ida menerangkan bahwa dengan ditetapkannya PP Nomor 82 Tahun 2019 oleh pemerintah, menunjukkan bukti negara hadir untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh.


"Oleh karena itu, saya meminta agar perusahaan segera mendaftarkan pekerja sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh program sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.,


Sedangkan, sambung Ida, bagi perusahaan yang telah terdaftar diharapkan untuk tertib iuran, tertib administrasi kepesertaan dan melaporkan upah yang sebenarnya. Sehingga pekerja mendapatkan kepastian perlindungan sesuai manfaat baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan.[]