BPJSTK Dinilai Lebih Berhak Kelola Kepesertaan Aparatur Sipil Negara


Posted : 11-02-2019 09:58:05

JAKARTA - Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap khusus yang mengatur pengelolaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pekerja non-ASN.

Roadmap tersebut dinilai mendesak untuk mengakhiri dualisme pe - ngelolaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ASN, PPPK, dan pekerja non-ASN yang saat ini masih terpecah an - ta ra Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dan PT Taspen (Persero). Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menegaskan, sejak awal posisi DPR tetap mengacu pada UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24/2011 tentang BPJS, sehingga pera - tur an pemerintah (PP) yang ter - bit belakangan seharusnya pa - tuh terhadap isi undangundang tersebut.

“Kalau me nu - rut saya ini karena pemerintah belum melebur badan-badan yang lain sehingga semua masih berebut kepesertaan. Tentu da - lam konteks ini kita melihat UU yang berlaku, itu menyatakan BPJS Ketenagakerjaan yang ber hak. Kalau PP itu kan di ba - wah UU. Kemungkinan besar nan ti kita akan pertanyakan apa pasalnya dan bagaimana argumen pemerintah,” kata Dede Yusuf saat dikonfirmasi war tawan di Jakarta, kemarin. Senada dengan Dede, Ang - go ta Dewan Jaminan Sosial Na - sio nal (DJSN) dari unsur pem - be ri kerja, Soeprayitno menga - ta kan, berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS itu, PT Taspen me - mang tidak termasuk dalam ba - dan menyelenggarakan jamin - an sosial.

Karena itu, yang be r - hak menyelenggarakan jamin - an sosial berupa jaminan kema - ti an dan kecelakaan kerja bagi ASN dan non-ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan. “Harusnya aturan diter bit - kan diselaraskan dengan UU yang ada, yakni UU SJSN dan UU BPJS. Jika Taspen ingin me - nyelenggarakan jaminan ke ma - ti an dan kecelakaan kerja, maka perlu mengamandemen UU BPJS,” ujar Soeprayitno. Dia menyarankan agar tidak terjadi polemik antara Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, se - yogianya dua institusi ini bisa ber dialog untuk menemukan solusi terhadap jaminan sosial bagi ASN dan non-ASN.

Pasal - nya, jaminan dari BPJS Kete na - ga kerjaan sudah komprehensif ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan ha - ri tua, dan jaminan pensiun. “UU BPJS harus jadi acuan dalam penyelenggaraan jamin an sosial. Harus diselaraskan atur - annya. Kalau tidak mau, ya undang-undangnya direvisi atau dikeluarkan perpu,” kata nya. Dihubungi terpisah, Koor di - na tor Advokasi BPJS Watch Tim boel Siregar menilai, seha - rus nya tidak ada lagi polemik ter kait pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indone sia.

Karena jika mengacu pa - da UU SJSN seharusnya pelak - sa naan jaminan sosial PPPK dan honorer harus kelola BPJS Ke tenagakerjaan. Timboel menilai ada dam - pak positif dari segi pembiayaan jika ASN gabung ke BPJS Kete - na gakerjaan. Kalau melihat sisi pembiayaan ASN gabung BPJS Ketenagakerjaan, maka akan mem bantu APBN, kalau PP 66/2017 di Pasal 30 bilang iuran JKM naik 0,72% (dari gaji po - kok) sebelumnya 0,3% naik ke 0,72 jadi iuran segitu, semen ta - ra JKK tetap. Poinnya, kalau 0,72 dibanding 0,3 PPPK dan se - bagainya dibayar bisa lebih ma - hal. Kalau dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan ada kelebihan 0,42.

“Saya sudah hitung PNS dengan kelebihan 0,42% nilai - nya sampai Rp1,2 triliun. Jadi ada inefisiensi segitu. PPPK ho - norer dan sebagainya kalau di - ber lakukan juga akan jadi defi - sit lagi ini rugikan APBN,” ujarnya. Selain itu, kata Timboel, PT Taspen sendiri bukan lembaga nirlaba seperti prinsip SJSN yang selama ini dijalankan BPJS Ke tenagakerjaan. Karena BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keun - tung an.

Dari segi manfaat yang dida - pat kan peserta, Timboel juga me nilai pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan ASN lebih tepat dikelola BPJS Kete - na gakerjaan. “BPJS Ketenaga - ker jaan menjalankan prinsip go tong royong. Mereka mampu memberikan pelayanan lebih. Potensi peningkatan manfaat lebih banyak dibandingkan segmen ted. Lagi pula, kenapa JKM dan JKK harus dipisah-pisah,” katanya.

Rakhmat baihaqi