BPJS Ketenagakerjaan Butuh Dukungan Pemerintah Daerah


Posted : 08-11-2018 09:28:23

Jayapura – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jayapura, Adventus Edison Souhuwat mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) agar masyarakat kurang mampu dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan tersebut, kata Adventus, adalah berupa Instruksi Gubernur, Walikota atau Bupati atau Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Bila perlu ada subsidi dari Pemda untuk pekerja yang Bukan Penerima Upah (BPU), jadi mereka itu di data misalnya nelayan tidak semua dilindungi oleh asuransi, perlindungan mereka bagaimana, tapi kalau pemerintah bisa menganggarkan itu walaupun dengan jumlah yang terbatas, karena iurannya sangat kecil hanya Rp16.800 per peserta per bulan, “jelas Adventus, Rabu (7/11/2018).

Dia menyebut, hanya dengan membayar iuran Rp16.800 per bulan atau Rp201.600 per tahun, pekerja BPU sudah dilindungi oleh dua program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

‘Kalau mengalami kecelakaan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan, pihak keluarga yang ditinggalkan karena mengalami resiko hilang penghasilan maka mendapatkan santunan, “kata Adventus.

Menurut Adventus, di wilayah Papua dan Papua Barat, daerah yang telah membuat Perda tersebut adalah Kabupaten Raja Ampat. Pemda Raja Ampat telah menganggarkan untuk 10.000 pekerja BPU.

“Dari kuota 10.000 BPU dibagi untuk nelayan, petani dan pekerja BPU lainnya, jadi masyarakat disana terlindungi, apabila terjadi resiko, biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, “imbuhnya. (Zulkifli)