BPJS Ketenagakerjaan Lindungi ASN dan TNI


Posted : 10-08-2018 10:52:03

SIMPOSIUM ORKESTRA | Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, TB Achmad Choesni (kedua dari kiri) bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto (kedua dari kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono (kiri) dan Direktur Umum dan SDM, Naufal Mahfudz saat membuka Simposium Orkestra “Platform Stratejik Kebijakan Jaminan Sosial Nasional Menuju Tahun 2029 di Jakarta, Rabu (8/8).


JAKARTA – Peleburan atau akuisisi program jaminan sosial yang berada di PT Asuransi So­sial Angkatan Bersenjata Repu­blik Indonesia (Asabri) dan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) harus tuntas pada tahun 2029.

Semua pihak mesti berkomitmen melebur pro­gram jaminan sosial ketenaga­kerjaan bagi aparatur sipil negera (ASN), TNI dan Polri ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, hal ini sesuai dengan amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenaga­kerjaan, Agus Susanto, mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ghazali Si­tumorang, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenaga­kerjaan, Guntur Witjaksono, pada acara Simposium-Orkestra bertajuk “Paltform Strategik Kebijakan Jaminan Sosial Nasional Menuju Ta­hun 2029”, di Jakarta, Rabu (8/8).

Untuk itu, kata Agus, semua pihak terkait akan duduk bersama untuk me­wujudkan amanat UU ter­sebut. “Upaya-upaya untuk mewujudkan amanat UU itu terus dilakukan dengan me­nyamakan persepsi di an­tara semua pihak,” kata dia.

Saat ini terdapat dua BPJS, yakni ketenagakerja­an dan kesehatan serta dua BUMN jaminan sosial, yakni PT Taspen dan PT Asabri.

Amanat UU SJSN me­nyatakan bahwa semua jaminan kesehatan bagi penduduk Indonesia dilak­sanakan oleh BPJS Kesehat­an yang dulu bernama PT As­kes, sementara jaminan sosial ketenagakerjaaan, baik pekerja swasta, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri dilaksana­kan oleh BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat pada 2029.

Ghazali menyatakan peta jalan yang dibuat kedua BUMN pelaksana jaminan sosial (Taspen dan Asabri) belum se­suai dengan UU SJSN. Kendati demikian, pihaknya tidak kha­watir karena peta jalan yang ti­dak memuat peleburan ke BPJS Ketenagakerjaan itu belum mempunyai dasar hukum.

“Peta jalan yang memiliki dasar hukum (peraturan pre­siden, perpres) adalah peta ja­lan milik BPJS Ketenagakerja­an dan BPJS Kesehatan,” tegas Ghazali.

Dia juga mengingatkan bahwa peleburan yang dimak­sud bukanlah peleburan ba­dan hukum, tetapi peleburan program jaminan sosial. “Jadi, programnya diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan, semen­tara badan hukumnya tetap eksis dengan menyelenggara­kan asuransi perlindungan tambahan untuk ASN, TNI dan Polri,” ujar Ghazali.

Dosen Universitas Nasio­nal, Jakarta, itu juga menga­takan bahwa transformasi PT Jamsostek dan PT Askes juga awalnya rumit dan ruwet, te­tapi setelah keputusan politik ditetapkkan maka harus dija­lankan.

Meski demikian, dia tetap memandang penting untuk mempersiapkan prosesnya agar tidak kaget dan terburu-buru.

Terus Mengawal

Sementara itu, Guntur me­nyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan meng­awasi BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pro­gram jaminan sosial ketenaga­kerjaan untuk semua.

“Khususnya mencapai tar­get 2029 di mana semua pe­kerja swasta (formal dan infor­mal), pegawai sipil, TNI, dan Polri, mendapat perlindungan yang sama, yakni jaminan ke­celakaan, kematian, hari tua, dan pensiun,” kata Guntur.

Dia menunjuk kepada ka­sus anak buahnya (ASN) yang mengalami kecelakaan dan ti­dak mendapat perlindungan sebagai pegawai swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan. eko/Ant/E-3

Konten Terkait

Posted : 14-12-2018 12:05:32

Aparat Desa Wajib Mendaftar BPJS-TK


Posted : 14-12-2018 11:35:22

BPJS Ketenagakerjaan Kerjasama dengan Ascort


Posted : 14-12-2018 11:19:32

BPJSTK Lindungi 3.606 Peserta Porprov