THL Belum Dianggarkan Program BPJS Ketenagakerjaan


Posted : 10-08-2018 10:35:28

WARTA ANDALAS, PURBALINGGA – Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga belum dapat mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan anggaran dari APBD. Karena dalam hal ini pemberi kerjanya memang bukan Pemerintah Daerah (Pemda) melainkan pemberi kerjanya langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

“Untuk THL kan anggarannya ada di masing-masing OPD jadi memang kepesertaannya masih tidak secara kolektif dan tidak langsung diikutkan dari Pemda tapi mereka mendaftar dari OPDnya masing-masing,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis (KCP) Purbalingga, Gunadi Heri Urando saat dihubungi, Kamis (9/8).

Ia menjelaskan yang sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD yakni Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang jumlahnya 190 orang. Dan yang terbaru, lanjutnya informasi dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga selain PTT, Guru Tidak Tetap (GTT) yang mendapatkan SK Bupati rencananya akan dianggarkan melalui APBD Perubahan.

“Jadi lewat APBD-P nanti mereka (GTT, Red) diikutkan dua program seperti halnya PTT nah itu proersgram Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” jelas Gunadi.

Menurutnya beberapa OPD yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker), Sekretariat DPRD, dan Satpol PP. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Goeteng Taroenadibrata sudah menjadi kepesertaan dengan empat program BPJS ketenagakerjaan.

“Ikut programnya antara lain JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) itu sudah ikut program yang lengkap,” imbuhnya.

Untuk OPD lainnya, ia menambahkan masih terus dilakukan sosialisasi karena tidak ada anggaran khusus dari Pemda. Bagi THL yang akan mendaftar dilakukan secara kolektif tidak secara individu tetapi melalu sekretariat di OPD tersebut.

“Jadi memang masih menjadi bebannya individu THLnya masing-masing yang ada di beberapa OPD. Karena yang memberikan subsidi itu kebijakan internal masing-masing OPDnya,” terang Gunadi.

Gunadi menuturkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sangat terjangkau hanya Rp 8.950,- per orang dan setiap bulannya dengan manfaat yang optimal. Apabila terjadi resiko maka peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat melindungi dirinya sendiri.

“Dan OPD-OPD yang mempekerjakanmereka ya memang harus punya tanggung jawab moril juga, karena mereka kan bekerja ke OPD tersebut,” ungkapnya.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ia menyampaikan peserta akan mendapatkan perlindungan dan jaminan yang pasti. Jadi pimpinan OPD dan jajaran di bawahnya harus terus mendorong dan ikut peduli THL.

“Kalau yang PNS kan sudah jelas sudah terlindungi, ada Taspen tapi mereka yang THL sudah gajinya minim, tidak ada perlindungan kasihan juga,” tutur Gunadi.

Ia mengharapkan dengan keikutsertaan THL di lingkungan Pemkab Purbalingga dapat mensejahterakan THL. Sehingga nantinya bekerja lebih aman, lebih tenang dan lebih nyaman dengan adanya perlindungan untuk mereka.

“Tidak hanya setiap bulan dapat honor tapi ada kepastian perlindungan,” pungkasnya. (PI-7)

Konten Terkait

Posted : 14-12-2018 12:05:32

Aparat Desa Wajib Mendaftar BPJS-TK


Posted : 14-12-2018 11:35:22

BPJS Ketenagakerjaan Kerjasama dengan Ascort


Posted : 14-12-2018 11:19:32

BPJSTK Lindungi 3.606 Peserta Porprov