Semua Pekerja RI Ditargetkan Dijamin BPJS TK pada 2029


Posted : 09-08-2018 09:54:38

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan menargetkan universal coverage atau cakupan kepesertaan bagi seluruh pekerja di Indonesia pada 2029. Ini sesuai misi BPJS TK dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Salah satu amanah dari sistem jaminan nasional berikut peraturan perundangan yang ada adalah cakupan kepesertaan atau Universal Coverage tahun 2029. Para pendiri bangsa ini memiliki cita-cita luhur bagaimana bangsa Indonesia bisa mengisi kemerdekaan dengan nyata dan kesejahteraannya meningkat," ungkap Direktur Utama BPJS Ketengakerjaan, Agus Susanto di acara Simposium-Orkestra dengan tajuk "Platform Strategi Kebijakan Jaminan Sosial Nasional Menuju Tahun 2029" di Gedung Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).


Agus menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan akan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan berbagai langkah strategis.

"Kita menyelenggarakan acara ini dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan karena jaminan sosial di Indonesia sudah berjalan di tahun ke lima, lebih dari empat tahun, untuk kita lakukan evaluasi apakah yang kita lakukan ini telah sesuai dengan peta jalan yang digariskan di dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Adapun strategi yang dilakukan agar target tercapai pada 2029 di antaranya harmonisasi regulasi dan kebijakan, perluasan kepesertaan, perluasan program dan manfaat, sinergi pelayanan yang efektif, penguatan tata kelola, dan sosialisasi serta edukasi publik.

"Tahun 2029 penuh tantangan, banyak hal yang nanti akan berkembang, dinamika terus berubah. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu memiliki sebuah strategi yang stratejik, kebijakan, infrastruktur pendukung operasional yang mampu menjawab ekspektasi masyarakat, para pekerja dan untuk meningkatkan dan realisasikan amanah undang-undang sistem jaminan sosial nasional berikut perundangan lainnya," jelas Agus.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni, mengungkapkan telah banyak upaya yang dilakukan demi mencapai sasaran peta jalan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Salah satunya melalui peningkatan tata kelola yang baik dengan menginisiasi adanya Paritrana Awards, yaitu penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, perusahaan dan UKM yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah," jelas Tubagus.

Menurutnya, saat ini jumlah pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan berjumlah 47.878.100 peserta. Angka tersebut terdiri dari 27.999.455 peserta aktif dan 19.878.645 peserta nonaktif.

"Saya meminta agar peserta aktif tetap dipertahankan dan diperlukan upaya untuk mengaktifkan kembali peserta nonaktif. Di samping itu, diperlukan juga strategi yang inovatif untuk meningkatkan kepesertaan yang masih memiliki potensi 87 juta pekerja," lanjutnya.

Ia juga berharap seluruh penyelenggaraan jaminan sosial nasional ketenagakerjaan dapat diintegrasikan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun 2029, diharapkan seluruh penyelenggara jaminan sosial nasional ketenagakerjaan dapat diintegrasikan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Yang terpenting dari pengintegrasian ini adalah mempersiapkan sistem dan platform yang menjamin tercapainya tata kelola yang baik sehingga cakupan kepesertaan pada tahun 2029 dapat tercapai," pungkasnya.

(mul/ega)