Aparatur Pemerintahan Desa Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan


Posted : 15-05-2018 12:05:43

[JAKARTA] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5/). Rakornas yang diikuti oleh para aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Rakornas tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam siaran persnya, mengatakan, pekan lalu pihaknya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus Perjanjian Kerja Sama dengan Kemdagri tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa.

Ia mengatakan, kerja sama yang dijalin ini memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan agar selalu aman dan nyaman.

Dikatakan, BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam Rakornas tersebut untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat terwujud, termasuk para aparat desa di seluruh Indonesia.

Menurut Agus, sosialisasi yang diselenggarakan ini merupakan perwujudan dari keseriusan Kemdagri dalam memberikan perlindungan kepada aparat desanya. "Melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa hari ini, kami melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkesinambungan tentang manfaat yang didapat jika terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Agus.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Agus Susanto dan disaksikan oleh Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, secara simbolis kepada tiga orang aparat desa antara lain M Jamil dari Kabupaten Aceh Utara, Tukiman dari Kabupaten Sukoharjo, dan Hopni Ajoi dari Kabupaten Tambrauw. Ketiganya menjabat sebagai Kepala Desa dengan kepesertaan terhitung bulan Mei 2018.

Aparatur pemerintahan desa ini nantinya akan terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang iuran nya dibayarkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD).

Agus menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 325 kantor layanan di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan kepada seluruh aparat desa. “Selain itu juga dengan infrastruktur dan kanal digital yang kami miliki, semua sudah dipersiapkan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta", kata Agus.

Menurut Agus, BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan dengan tidak membedakan antara peserta satu dengan lainnya. “Semoga dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini, kita bisa selangkah lebih dekat untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja di Indonesia sesuai dengan visi dan misi kami,” kata Agus. [E-8]