Tak Daftarkan Karyawan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Izin Perusahaaan Tak Akan Terbit


Posted : 07-12-2017 09:56:51


BEKASI, (PR).- Masih banyaknya perusahaan yang belum mematuhi kewajiban mendaftarkan karyawannya sebagai peserta membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota terus berinovasi guna meningkatkan angka partisipasi.

Inovasi terbaru yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota ialah dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Melalui kerja sama ini, nantinya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi prasyarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan saat mengajukan izin usaha baru juga perpanjangan. Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di sela perhelatan "Bekasi Summit" di Hotel Santika Premiere, Rabu, 6 Desember 2017.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota Mariansah mengatakan, hingga saat ini masih ada 40.000 karyawan yang belum didaftarkan oleh perusahaan pemberi kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak karyawan supaya terlindung dari berbagai jenis risiko pekerjaan.

"Di Kota Bekasi ada sekitar 320.000 karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan. Namun baru 270.000 karyawan yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sisa 40.000 karyawan yang kami targetkan menjadi peserta melalui kerja sama dengan DPMPTSP ini," ucap Mariansah.

Pengurusan pendaftaraan kepersertaan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dijanjikan Mariansah, tidak akan berlangsung rumit. Ia akan menempatkan petugas di lokasi pelayanan DPMPTSP di Balai Patriot untuk bisa memproses langsung manakala ada perusahaan yang mengurus izin usaha tapi belum melengkapi syarat kepesertaan karyawannya.

"Pelaku usaha nantinya akan memperoleh Nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum NPP BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan, calon investor tidak bisa melanjutkan pengurusan izin perusahaan," katanya.
Sanksi administrasi

Mariansah menambahkan, kewajiban perusahaan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJSTK sudah diatur dalam UU nomor 24 tahun 2011 tentang

BPJS dan PP nomor 86 tahun 2013 tentang sanksi administrasi. Sanksi bagi pelanggarnya bervariasi, mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pemberhentian layanan publik semisal tidak diterbitkannya izin usaha.

Sekretaris DPMPTSP Lintong Ambarita mengatakan, keikutsertaan perusahaan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan dilampirkan di awal pengurusan izin usaha. Khusus perusahaan yang akan memperpanjang izin, maka mereka harus melampirkan keterangan bahwa karyawan perusahaannya adalah peserta BPJSTK. "Sudah dimulai hari ini, siapa pun yang ingin berinvestasi di Kota Bekasi, perusahaan tersebut harus ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Namun, lanjut Lintong, tidak semua perusahaan diwajibkan memenuhi aturan ini. Hanya perusahaan yang masuk kategori menengah sampai perusahaan besar saja yang wajib mendaftarkan pegawainya ikut BPJS Ketenagakerjaan.

"Perusahaan yang memiliki izin khusus penanaman modal wajib terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan," katanya.***