Kemudahan Akses bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan semakin melengkapi cakupan perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Salah satu program menarik yang sudah diluncurkan adalah program Bukan Penerima Upah (BPU). Program ini diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja di sektor informal. Sasaran pekerja sektor informal dimaksud antara lain Petani, Nelayan, Tukang Ojek, hingga atlit dan artis. Program BPU memberikan perlindungan yang sama dengan yang didapat oleh pekerja yang bekerja di sektor formal dengan besaran iuran yang tidak berbeda jauh.

 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), misalnya, memberikan perlindungan kepada peserta BPU terhadap resiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Perlindungan terhadap kecelakaan kerja dimulai sejak pekerja meninggalkan rumah, saat sedang bekerja, hingga kembali lagi ke rumah. Dengan cakupan yang demikian luas, pekerja diharapkan dapat bekerja dengan tenang serta merasa aman karena perlindungan maksimal dari program Jaminan Kecelakaan Kerja. Apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, manfaat yang didapatkan oleh pekerja berupa biaya perawatan di rumah sakit hingga Rp. 20 juta. Jika terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris dari pekerja berhak mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji yang terdaftar dan santunan berkala sebesar Rp. 200 ribu per bulan selama 2 tahun. Demikian halnya dengan cacat total tetap karena kecelakaan kerja, pekerja akan mendapatkan manfaat tambahan dari JKK yaitu JKK-Return to Work (JKK-RTW). Manfaat tambahan ini memberikan pelatihan kepada pekerja yang mengalami cacat total tetap karena kecelakaan kerja agar yang bersangkutan dapat kembali bekerja dengan keterampilan baru yang didapat selama pelatihan. Dengan begitu, resiko kehilangan mata pencaharian karena kecelakaan kerja dapat diminimalisir.

 

Pada program Jaminan Kematian (JK), melindungi pekerja dari resiko meninggal dunia yang tidak ada kaitannya dengan kecelekaan kerja. Ahli waris yang sah dari pekerja yang meninggal dunia berhak untuk mendapatkan santunan sebesar Rp. 21 juta dengan premi iuran hanya sebesar 0,3% dari penghasilan yang dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak dari resiko sosial yang terjadi karena kehilangan salah satu anggota keluarga. Salah satu ahli waris penerima manfaat jaminan kematian , Ibu Senah, warga Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, kehilangan suami dikarenakan meninggal dunia. Beliau selaku ahli waris yang sah dari Bapak Haryadi, peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotabaru, menerima santunan kematian sebesar Rp. 21 juta yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul setelah suami tutup usia.

 

"Saat mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada pertanda apapun bahwa akan mendapat cobaan seperti ini. Bapak Haryadi dipanggil yang maha kuasa untuk selamanya meninggalkan keluarga. Santunan biaya kematian yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kami gunakan untuk pengurusan jenazah hingga biaya pemakaman dan peringatan 100 hari almarhum. Alhamdulillah masih ada sisa yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari" Ujar Ibu Senah di sela-sela kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kotabaru.

 

Program lainnya adalah program Jaminan Hari Tua (JHT), yang merupakan program opsional/pilihan diberikan kepada pekerja BPU yang diperuntukkan agar para pekerja BPU nantinya memliki bekal tabungan di hari tua kelak. Melalui program ini, pekerja BPU dapat menikmati seluruh hasil premi yang disetorkan, berikut dengan hasil pengembangan yang menarik untuk bekal di masa tua, dimana produktivitas sudah mulai menurun dan kebutuhan hidup semakin meningkat. Oleh karena itu, melalui program Jaminan Hari Tua, pekerja BPU dapat meminimalisir resiko akan hari tua yang rentan terhadap resiko sosial.

 

Menjelang operasional penuh pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan usaha dan kerja keras yang signifikan dengan berfokus pada akuisi kepesertaan pada program BPU. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melalukan sosialisasi masif sebagai salah satu upaya memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana kegiatan tersebut juga dapat mengakomodir keinginan masyarakat untuk melakukan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan saat kegiatan sosialisasi dilakukan.

 

Upaya lain yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kemudahan dalam hal layanan dan informasi kepada masyarakat luas adalah dengan mulai meluncurkan aplikasi online, kerjasama Perbankan serta Payment-point Online Banking (PpOB). Aplikasi online bertujuan untuk memberikan akses yang mudah kepada masyarakat melalui aplikasi berbasis web dan mobile application yang mudah digunakan (user friendly). Sementara kerjasama dengan Perbankan dan fasilitas PPOB memberikan kemudahan kepada peserta program BPU BPJS Ketengakerjaan dalam melakukan pembayaran iuran melalui Bank-bank serta mitra kerjasama BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini tidak lain untuk dapat memberikan pelayan yang maksimal kepada peserta serta akses informasi kepada seluruh masyarakat terhadap perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di Indonesia.

 

Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan salah satu fokus utama BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menunjukkan kesiapannya untuk menyongsong Full Operation 1 Juli 2015 untuk menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja.