FAQ

Untuk kasus JKK sebelum tanggal 1 Juli masih dapat menggunakan sistem reimbursement dan penggantian pembiayaan menggunakan standar tarif fasilitas trauma center yang bekerja sama dengan kantor cabang atau wilayah setempat.

Penggantian biaya (reimbursement) atas kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015 hanya diberikan jika perawatan dan perobatan atas kasus kecelakaan kerja terjadi:

  1. Pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerjasama (remote area); atau
  2. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada daerah yang tidak terdapat Klinik TC dan atau Rumah Sakit TC.
  3. Adanya masa transisi ketentuan di atas  mulai berlaku  1 Januari 2016.

Pemberlakuan pembiayaan paket tarif kerjasama faskes TC mengacu pada standar tarif :

  1. Tarif  INA-CBG's yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Tarif paket essensial Klinik TC; atau
  3. Tarif paket essensial Rumah Sakit TC.

Dengan standar tarif tersebut sudah termasuk biaya administrasi. Dalam hal terdapat kasus KK atau PAK yang pembiayaannya belum dapat diatur dalam tarif sebagaimana dimaksud, maka BPJS Ketenagakerjaan membayar sesuai biaya kebutuhan medis dengan mengacu pada standar tarif Rumah Sakit TC yang bekerjasama (tarif negosiasi).

Terhitung 1 Juli 2015, biaya pengobatan dan perawatan pada Jasa tabib/sinshe/tradisional tidak termasuk kedalam manfaat pelayanan kesehatan di dalam Program JKK (tidak mendapat penggantian).

Persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang mengalami Cacat Total Tetap atau Meninggal Dunia akibat kecelakaan kerja adalah :

  1. Pekerja memiliki anak usia sekolah
  2. Umur anak pekerja maksimal 23 tahun
  3. Berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak
  4. Fotokopi kartu keluarga
  5. Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi
  6. Anak pekerja belum menikah

Dalam hal perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 bulan, manfaat beasiswa diberikan setelah Pemberi Kerja melunasi tunggakan iuran beserta denda.

  • Dalam hal peserta memanfaatkan kelas rawat inap di rumah sakit swasta atau pemerintah  lebih tinggi dari kelas rawat inap yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka selisih biaya pelayanan kesehatan menjadi beban perusahaan dan/atau beban peserta.
  • Perlakuan pelayanan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah maupun penerima upah adalah sama.
  1. Fasilitas pembiayaan perumahan secara tunai dapat diberikan untuk pinjaman uang muka perumahan (rumah tapak dan rumah susun sederhana milik), kredit pemilikan rumah (rumah tapak dan rumah susun sederhana milik).
  2. Persyaratan manfaat perumahan, sebagai berikut :
  • Perusahaan tertib administrasi dan iuran (tidak ada tunggakan iuran).
  • Pembayaran dilakukan melalui Bank yang bekerjasama.
  • Kepemilikan rumah diperuntukkan dalam hal pembelian secara kredit (termasuk pelunasan cicilan) untuk rumah.

Untuk tenaga kerja kontrak persyaratannya adalah sama dengan persyaratan peserta mengundurkan diri.
Persyaratannya adalah sebagai berikut :

  • Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan asli.
  • Fotocopy KTP atau Paspor yang masih berlaku dengan menunjukkan yang asli.
  • Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat. Persyaratan surat keterangan ini wajib bagi tenaga kerja yang mengundurkan diri terhitung mulai 1 September 2015 dan seterusnya.
  • Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan yang asli.
  • Fotocopy rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa :

  1. Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada peserta apabila :
  2. Peserta mencapai usia pensiun;
  3. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
  4. Peserta meninggal dunia

Sesuai Penjelasan dari Pasal 26 ayat 1 huruf a, yang dimaksud dengan "mencapai usia pensiun,"termasuk Peserta yang berhenti bekerja.

Terkait dengan pertanyaan di atas, maka peserta tersebut dapat mengajukan pencairan klaim JHT nya.

Persyaratan untuk pengambilan maksimal 10% adalah:

  • Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan aslinya.
  • Fotokopi KTP atau paspor dengan menunjukkan aslinya.
  • Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan yang asli.
  • Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan (jika tenaga kerja masih terdaftar aktif).

 

Pekerja bersangkutan tidak dapat mengajukan klaim JHT-nya, karena pekerja dimaksud sudah kembali bekerja, dengan pertimbangan sesuai Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua pasal 9 bahwa:

  • Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya dalam program JHT kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
  • Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
  • Dalam hal Pemberi Kerja belum melaporkan dan membayar Iuran JHT, apabila timbul hak Pekerja atas manfaat JHT, Pemberi Kerja baru wajib membayar hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Berdasarkan informasi bahwa pemberi kerja meneruskan kepesertaan Pekerja, maka saldo JHT pekerja di perusahaan lama akan digabungkan atau diamalgamasikan dengan saldo JHT di perusahaan yang baru..

  • Perlindungan kematian 6 bulan hanya berlaku untuk peserta yang meninggal sebelum 1 Juli 2015.
  • Kasus kematian bukan akibat kecelakaan kerja yang terjadi sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 masih dapat diklaimkan karena masih termasuk ke dalam perlindungan masa non aktif 6 bulan (enam).
  • Pada kasus kematian bukan akibat kecelakaan kerja yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2015 dan seterusnya tidak lagi mendapat manfaat jaminan kematian masa perlindungan masa nonaktif 6 (enam) bulan.

Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta peserta yang Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan kerja meliputi :

  1. Pekerja memiliki anak usia sekolah
  2. Umur anak pekerja maksimal 23 tahun
  3. Berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak
  4. Fotokopi kartu keluarga
  5. Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi
  6. Anak pekerja belum menikah

Dalam hal perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 bulan, manfaat beasiswa diberikan setelah Pemberi Kerja melunasi tunggakan iuran beserta denda.

Pooling of risks artinya dalam program pensiun ini dana iuran yang dipungut dikumpulkan secara bersama-sama dalam satu pool (wadah) dan digunakan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul.

  1. Jaminan Hari Tua bertujuan sebagai tabungan dari bagian pendapatan selama aktif bekerja yang disisihkan untuk bekal memasuki hari tua sedangkan Jaminan Pensiun bertujuan Mengganti pendapatan bulanan untuk memastikan kehidupan dasar yang layak saat memasuki hari tua
  2. Jaminan Hari Tua dibayar sekaligus sedangkan Jaminan Pensiun dibayarkan secara berkala setiap bulan pada saat memasuki masa pensiun
    Jaminan Hari Tua besar manfaat yang diterima merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan sedangkan
  3. Jaminan Pensiun dihitung dengan formula tertentu berdasarkan masa iuran, upah selama masa iuran dan faktor manfaat (akrual).

Yang dimaksud dengan density rate atau tingkat kepadatan adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.
Contoh : apabila Tn. A sudah mempunyai masa kepesertaan mencapai 1 (satu) tahun, dan tunggakan iuran 2 (dua) bulan atau bulan iur 10 bulan, maka Tn. A memenuhi density rate 80%.

  • Manfaat pensiun cacat dapat diberikan pada kasus cacat total akibat penyakit stroke
  • Manfaat pensiun cacat tidak selalu berkaitan dengan kasus kecelakaan kerja, artinya semua kasus cacat total tetap baik karena penyakit biasa atau kecelakaan kerja mendapatkan hak pensiun cacat selama memenuhi syarat minimal kepesertaan 1 bulan.

Bekerja kembali yang dimaksud adalah apabila peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit tertentu yang mengakibatkan cacat total pada masa menerima manfaat pensiun cacat ternyata tetap melakukan upaya pengobatan ataupun rehabilitasi  yang mampu mengembalikan fungsi tubuhnya yang semula cacat dapat kembali produktif bekerja dan mendapatkan penghasilan.
Oleh karena itu dalam hal peserta kemudian dapat bekerja kembali, maka manfaat pensiun cacat tersebut dihentikan.

Nikah siri tidak diakui dan pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang tercatat di catatan sipil.
Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD) adalah ahli waris (janda/duda) peserta yang sah dan diakui negara yang didaftarkan terakhir ke BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak bisa diberikan karena manfaat pensiun orang tua hanya berlaku untuk salah satu saja yaitu ayah atau Ibu sampai dengan ayah atau Ibu yang menjadi ahli waris meninggal dunia.

Rata-rata upah tertimbang adalah rata-rata upah terlapor selama bekerja dan mengiur,  atau jumlah upah tertimbang selama masa iur dibagi jumlah bulan selama masa iur dengan memperhitungkan nilai inflasi setiap tahunnya.

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus: 1% x (masa iur (bulan iur/12) x (rata-rata upah tertimbang).

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus:
50% dari formula manfaat pensiun Hari Tua.

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus:

  1. 50% dari formula manfaat pensiun Hari Tua, untuk peserta yang meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun dan tidak mempunyai janda/duda.
  2. 50% dari manfaat pensiun Hari Tua atau manfaat pensiun cacat, untuk peserta yang meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun dan tidak mempunyai janda/duda.
  3. 50% dari manfaat pensiun janda/duda, untuk janda/duda yang meninggal dunia atau menikah kembali.

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus:
20% dari formula manfaat pensiun.

Peserta yang telah memiliki masa iur lebih dari 15 tahun dan telah berakhir kepesertaannya dan telah memasuki usia pensiun, maka akan mendapatkan manfaat pensiun yang diberikan secara berkala dengan perhitungan formula:

  1. Formula Manfaat Jaminan Pensiun :1% x (masa iur (bulan iur/12) x (rata-rata upah tertimbang).
  2. Setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi (penyesuaian besar manfaat pensiun berdasarkan tingkat inflasi).
  3. Upah tertimbang merupakan upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
  4. Manfaat Pensiun bulanan minimum ditetapkan sebesar Rp 300 ribu.
  5. Manfaat Pensiun bulanan maksimum ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta.
  6. Besaran manfaat pensiun butir (d) dan (e) disesuaikan setiap tahun sesuai tingkat inflasi .

Manfaat pensiun akan diberikan kepada peserta setelah memasuki usia pensiun yang ditetapkan untuk pertama kali 56 (lima puluh enam) tahun. Pada bulan Januari Tahun 2019 Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta aktif yang mengalami cacat total tetap yang ditentukan oleh Dokter Pemeriksa (dokter yang merawat)/Dokter Penasehat dengan ketentuan:

  1. Kejadian yang yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling sedikit 1 (satu) bulan.
  2. Penyebab cacat total karena penyakit atau kecelakaan baik kecelakaan kerja atau bukan.
  3. Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan density rate paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).

Manfaat pensiun cacat total tetap dibayarkan berkala tiap bulan dimulai sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta mengalami cacat total tetap dan dokumen pengajuan diterima lengkap.

Manfaat pensiun cacat berakhir pada saat peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi cacat total tetap. Manfaat tersebut dapat diteruskan menjadi manfaat pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak, atau manfaat pensiun orang tua.

Contoh :
Pembayaran iuran pensiun TK A untuk bulan Agustus 2015.
Batas atas upah adalah 7 juta.
TK A yang bekerja pada 2 perusahaan yang berbeda dengan upah sebagai berikut.
Upah diperusahaan A = 10 juta
Upah di perusahaan B = 4 juta.
Maka perhitungan iuran pensiunnya adalah:
Persentase Upah untuk perusahaan A adalah : 7.000.000 x 3% = Rp 210.000,-
Persentase Upah untuk perusahaan B adalah : 4.000.000 x 3% = Rp 120.000,-

Manfaat pada saat jatuh tempo usia pensiun ditentukan eligibilitasnya untuk mendapatkan manfaat bulanan atau lumpsum. Apabila peserta eligible untuk mendapat manfaat bulanan maka upah di masing-masing perusahaan dihitung batas atasnya, kemudian dijumlahkan. Bila melebihi batas atas upah JP maka sisanya akan diperhitungkan untuk manfaat lumpsum.

Untuk TK A maka akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

  1. Peserta memenuhi syarat untuk mendapat manfaat berkala karena melebihi masa iur 15 tahun
  2. Manfaat peserta dihitung dari upah Rp. 7.000.000 + Rp. 4.000.000 = Rp. 11.000.000

Upah Rp. 7.000.000 akan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan manfaat berkala. Sisanya upah Rp. 4.000.000 diperhitungkan sebagai lumpsum yaitu akumulasi iuran dari (Rp. 4.000.000 X rate iuran) + hasil pengembangan.

Manfaat pensiun yang diteruskan untuk diberikan kepada anak peserta dengan besaran sebesar 50% dari manfaat pensiun janda/duda atau 25% dari besaran manfaat pensiun hari tua dengan  manfaat pensiun bulanan minimum  ditetapkan sebesar Rp 300 ribu yang disesuaikan setiap tahunnya.