06/01/2014

Masyarakat Harapkan Pemerintah Perjelas Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Medan, Analisadaily.com -

Medan, (Analisa). Terhitung 1 januari 2014, PT Jamsostek (Persero) bertranformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menjamin para pekerja di sektor formal dan informal. Namun, sayangnya, pembayaran iuran tambahan dirasa tidak bijak bagi sebagian pekerja. Karena itu, pekerja meminta pemerintah memberi penjelasan lebih rinci dan menyeluruh tentang beban iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada Analisa, Nia, salah satu buruh sektor formal di Tanjung Morawa menyayangkan jika ada iuran tambahan yang harus dibayar. "Saya tahu BPJS itu juga berguna untuk memfasilitasi jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu. Namun, bukannya itu tanggung jawab pemerintah sesuai undang-undang tentang rakyat miskin dan anak terlantar dipelihara negara? Terlebih, semua orang sepertinya tidak pernah terlepas dari kewajiban pajak. Tentunya pemerintah bisa mengalokasikannya untuk pemeliharaan kesehatan bagi warga kurang mampu?," tegas pekerja segmen retail ini Minggu (5/1).

Meski belum mendapatkan informasi secara rinci dari perusahaannya, namun, Nia mengatakan tidak tepat bila benar ada potongan tambahan terkait BPJS Ketenagakerjaan. "Saya juga belum mendapatkan informasi peralihan itu secara detil dari pihak berwenang, baik perusahaan maupun instansi pemerintahan. Saya hanya menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan membebankan biaya tambahan pemeliharaan masyarakat miskin ke pekerja dengan penghasilan pas-pasan? Tanggung jawab pemerintah apa kalau begitu? Lalu, kemana uang pajak yang selama ini saya bayar? Pengupahan juga belum benar-benar merata pelaksanaannya di Indonesia," keluhnya.

 

Fungsi PBJS dipertanyakan

Sementara, salah satu pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas di Medan mengatakan tidak mengetahui apa fungsi BPJS Ketenagakerjaan. "Saya sih sebenarnya tidak tahu banyak tentang fungsi PBJS itu untuk apa?," sebut pekerja yang tidak ingin menyebutkan namanya. 

Dikatakannya, meski sudah mendengar sering tentang BPJS di media, namun pemahaman ke masyarakat tidak terlalu lengkap. "Aneh saja, BPJS dari dulu sudah disampaikan di televisi. Namun, banyak juga dari kami, pegawai BUMN, tidak terlalu faham fungsinya. Sosialisasinya hanya dalam segmen tertentu saja, tidak menyeluruh. Padahal, ini kan program untuk seluruh WNI?," lanjutnya.

Dia mengharapkan, peralihan BPJS dan ketentuan lain yang diinstruksikan pemerintah dapat jelas sampai ke sasaran. "Banyak program pemerintah sekarang mengambang. Padahal, kita sudah dikenakan wajib pajak di semua sektor, tanah, kendaraan, bahkan pemakaman saja sudah diatur. Harusnya itu juga bisa dialokasikan ke pemeliharaan kesehatan ke warga miskin. Namun, apa boleh buatlah, saya juga harus mengikuti apa kata pemerintah pada akhirnya," tambahnya. 

Dalam pemberitaan berbagai media, BPJS Ketenagakerjaan secara resmi ada pada 1 Januari 2014 untuk menjamin seluruh pekerja, baik, pekerja formal dan nonformal. Pihak PT Jamsostek (Persero) juga menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan menawarkan iuran cukup terjangkau bagi pekerja informal yang diklaim setara dengan harga satu bungkus rokok.
hari
0
0
0
jam
0
0
menit
0
0
detik
0
0
Temukan Kemudahan Di
BPJS Ketenagakerjaan