66,5 Juta Pekerja Nonformal belum Terlindungi

Posted: 10 hari lalu

JAKARTA (HN) - Pemerintah dinilai perlu meningkatkan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja nonformal. Pasalnya, pekerja nonformal yang menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dianggap masih sedikit.

"Jumlah peserta masih minim karena edukasi dan sosialisasi kurang," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada HARIAN NASIONAL, Senin (13/11).
Timboel menjelaskan, pekerja nonformal mencapai 55 persen atau 68,2 juta dari total 124 juta orang terkategori angkatan kerja di Tanah Air. Sementara, data BPJS Ketenagakerjaan, pekerja nonformal yang tercatat sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan baru 1,7 juta orang. Oleh karena itu, Timboel mengakui, 66,5 juta pekerja nonformal belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
"Tokoh masyarakat, serikat pekerja, pengurus organisasi perdagangan pasar, serta organisasi kemasyarakatan juga harus ikut menyosialisasikan," katanya.
Selain itu, pemerintah, menurut Timboel, harus menjadikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai program strategi nasional yang wajib dipatuhi. Dengan demikian, tenaga kerja nonformal mendapatkan fasilitas sama dengan pekerja umumnya.
Aspek lain yang juga perlu diperhatikan pemerintah adalah potensi pekerja nonformal miskin terkendala pembayaran iuran. Dia berpendapat, pemerintah seharusnya menggelontorkan Penerima Bantuan Iuran untuk pekerja nonformal miskin.
"Jadi, seluruh iurannya dibayarkan APBN dan APBD," katanya.
Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, jumlah pekerja nonformal menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat. Menurut Irvan, peningkatan ini berkaca dari 1,7 juta pekerja nonformal yang sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Target capaian sebelumnya 1,5 juta orang," katanya.
Dia memastikan, 1,7 pekerja nonformal tersebut mendapatkan perlindungan meski masih ada yang tidak membayar iuran dengan tertib. Irvan menjelaskan, dua program bisa dinikmati pekerja nonformal. Mereka berhak mendapat JKK dan JKm. Sementara, lanjut dia, peserta juga dapat memilih JHT.
Menurut Irvan, besarnya iuran disesuaikan dengan upah yang dilaporkan. Namun, biaya untuk JKm sudah disamakan, yaitu Rp 6.800 per bulan.
"Permasalahan utama saat ini adalah pembayaran iuran tidak tertib," kata Irvan.
Tenaga kerja nonformal yang dimaksud adalah pekerja yang tak mendapatkan upah dari perusahaannya. Mereka, lanjut Irvan, harus berusaha sendiri mencari pendapatannya. Irvan berpendapat, beberapa perusahaan mulai bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dia mengakui, pihaknya tetap belum bisa menjangkau pekerja nonformal lainnya.
BPJS Ketenagakerjaan terus berusaha mengedukasi tenaga kerja nonformal. Proses sosialisasi tidak mungkin sama kepada pekerja umumnya.
Dia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Mereka membentuk komunitas kecil untuk mengedukasi, menyosialisasi, dan memungut iuran pekerja nonformal. "Mereka akan bekerja sesuai izin kami," ujarnya.

Reportase : Alvin Tamba