3.407 Perusahaan di Jakarta Selatan Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Posted: 11 hari lalu

SEBANYAK 3.407 perusahaan di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) menunggak pembayaran iuran kepada BJPS Ketenagakerjaan dengan nilai mencapai Rp282,9 miliar. Pihak BPJS Ketenagkerjaan Cabang Jaksel meminta pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinkertrans) Kota Jaksel menindak perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Sebagai bagian tanggung jawab pihak perusahaan kepada para pekerja mereka, kami meminta perusahaan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tertib," kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jaksel Agoes Masrawi di Jakarta, Rabu (10/11).

Agoes menjelaskan jika perusahaan menunggak iuran, penyelesaian masalah penunggakan akan melibatkan tiga institusi yakni Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten, Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menurut Agoes, pelibatan tiga institusi itu sesuai dengam PP No 85 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

"Selain itu ada Permenaker No 23 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara," ujar Agoes.

Agoes mendesak perusahaan-perusahaan yang menunggak agar segera menyelesaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pekerja.

"Kami juga meminta Suku Dinkertrans untuk mendesak pihak perusahaan penunggak menyelesaikan tanggung jawab mereka," katanya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinkertrans Jaksel Sudrajad mengatakan pihaknya tidak bisa bertindak sembarangan dan tindakan yang diambil terhadap perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan harus dikembalikan kepada regulasi dan perangkat hukum yang jelas.

Dia menambahkan tindakan yang diambil Dinkertrans harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi dan Permenaker No 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

"Perusahaan penugan bisa dikenai sanksi administratif dimulai dengan teguran tertulis 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan baru setelah 30 hari perusahaab akan dikenai denda," jelas Sudrajad.

Dia menegaskan pihaknya telah menerima surat dari BPJS Ketanagakerjaan.

"Kami juga telah melayangkan surat kepada pihak pemberi kerja untuk menunggu respons," paparnya. (OL-6)