Berikan Santunan Kematian pada Honorer Harapkan OPD yang Lain juga Mendaftar

Posted: Sebulan lalu

 

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Perintis Bulungan menyerahkan klaim kematian atas tenaga honorer yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bulungan yang meninggal dunia karena sakit. Ini diserahkan langsung oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tarakan Kunto Wibowo.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Bulungan, Deni Syamsu Rakhmanto mengatakan, penyerahan klaim santunan kematian tersebut diberikan kepada Wamara yang merupakan ahli waris almarhun Lahadi sebesar Rp 25.329.400,-.

“Rinciannya santunan kematian sebesar Rp 16,2 juta, santunan berkala Rp 4,8 juta, biaya pemakaman Rp 3 juta dan JHT (Jaminan Hari Tua) Rp 1.329.400,” sebutnya saat ditemui usai kegiatan tersebut belum lama ini.

Dikatakannya, hal tersebut dilakukan karena nama yang bersangkutan telah didaftarkan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan oleh dinas yang memperkerjakannya.

“Sebab untuk pekerja yang bekerja di penyelenggara negara yang statusnya non PNS (pegawai negeri sipil) itu wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Perpres 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,” sebutnya.

“Kalau seorang itu statusnya PNS atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dikelola oleh PT Taspen sesuai PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK (Jaminan kecelakaan kerja) dan JKM (jaminan kematian),” timpalnya.

Untuk itu, ia berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lainnya di wilayah pemerintah Kabupaten Bulungan dapat mendaftarkan tenaga honorernya, sebab sejauh ini kata dia, masih banyak yang belum mendaftarkan tenaga kerja yang berstatus honorer.

“Yang sudah mendaftarkan itu, seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup) pada tenaga kebersihannya dan DPRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) pada bagian pertamanan dan pemakaman, selain itu honorer di pemadam kebakaran juga sudah serta honorer yang ada di DPRD Bulungan,” sebutnya.

Dikatakan, jika melihat jumlah OPD yang telah terdaftar tersebut dan dibandingkan dengan jumlah OPD yang ada di Bulungan, masih sangat minim perhatian oleh OPD bagi para honorernya. Oleh karenanya, ia mengimbau agar bagi yang belum dapat segera mendaftarkan honorernya.

“Sebab untuk masalah ini juga ada edaran Bupati Bulungan H.Sudjati tentang pegawai pemerintah non ASN dalam program kami,” imbuhnya.

Dikatakannya hal tersebut karena mempertimbangkan asas kemanusian dan asas perlindungan tenaga honorer. Dimana tenaga honorer sama-sama bekerja di instansi pemerintah, sama halnya dengan ASN, sehingga risikonya sama.

“Oleh karenanya honorer juga perlu mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Sebab kata dia, yang namanya risiko tidak bisa diprediksi kapan akan menghampiri seseorang, sehingga menurutnya dengan momen penyerehan klaim santunan kematian tersebut juga menjadi bukti terhadap risiko-risiko yang telah menimpa seseorang pekerja honorer.

“Jika mereka (Honorer, Red.) tidak dilindungi maka tidak akan mendapatkan santunan seperti yang kami lakukan ini dan akhirnya juga menjadi beban pemerintah, dengan terdaftarnya mereka ke dalam program kami mereka diberikan santunan, artinya tercover oleh kami,” sebutnya.

Ia juga mengatakan, jika OPD minim anggaran, maka dapat mendaftarkan tenaga kerjanya minimal dua program, yaitu JKK dan JKM, dengan iuran 0,54 persen dari gaji yang dilaporkan.

“Tapi kalau anggarannya banyak maka tiga program, yaitu JKK, JKM dan JHT,” pungkasnya. (adv/sny/har)