Setiap Proyek Yang di Biayai Pemerintah Wajib Untuk di Ikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Posted: 4 bulan lalu

( Pontianak ) – Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak Ady Hendratta mengatakan bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mempawah adalah untuk melaksanakan perlindungan terhadap kenaga kerja tentang pelaksanaan perizinan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pengusaha – pengusaha yang dinilai kurang efektif.

Selain itu, juga pihaknya bersama dengan Kejati Kabupaten Mempawah juga membahas tentang jaminan terhadap para pekerja honor atau tenaga kerja kontrak.

“Setiap pelaksanaan Proyek yang dibiayai oleh Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Dana BAK, Dana Bantuan Internasional atau setiap bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah diwajibkan untuk di ikutkan program BPJS Ketenagakerjaan,” Ujar dia pada kegiatan Forum Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Kubu Raya Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Hotel Kapuas Pelace pada Kamis (15/6).

Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini, pihaknya bersama dengan Kejati Kabupaten Mempawah beserta Instansi – Instansi terkait dapat menemukan suatu keputusan terhadap proyek-proyek yang bersumber dari dana Pemerintah.

Ditambahkan Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Febri Setyo Hantoro minimnya personil dan waktu masih menjadi kendala pihaknya dalam membuat prusahaan-perusahaan mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagaimana jika proses perizinan bisa langsung tersambung dengan BPJS Ketenagakerjaan , hal ini bisa berguna untuk menghindari alasan-alasan klasik perusahaan dalam mendaftarkan para pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan,” tutup dia