Parah Ada 4 BUMN Belum Patuhi Aturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Posted: 5 hari lalu

okezone.com – Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan membentuk tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan perusahaan nakal. Tim tersebut menemukan masih ada empat BUMN yang belum mematuhi aturan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker Maruli Apul Hasoloan mengatakan, kesadaran perusahaan, termasuk BUMN untuk patuh dan melindungi tenaga kerjanya dengan jaminan sosial semakin meningkat. Dia mencontohkan dari 30 BUMN yang telah disurati tim terpadu, tinggal empat BUMN saja yang belum patuh.

"Sejak tahun lalu kami melakukan pemeriksaan dari 30 BUMN hanya empat perusahaan yang patuh. Kemudian bertambah menjadi 26 BUMN yang berkomitmen untuk patuh. Jadi, tinggal empat BUMN lagi," jelas Maruli di Jakarta, kemarin.

Menurut Maruli, seharusnya BUMN besar ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain, khususnya perusahaan swasta dan BUMN kecil untuk mengikutkan tenaga kerjanya secara menyeluruh pada program jaminan sosial.

"Tapi, ada kemajuan secara bertahap dan ini menggembirakan," katanya.

Selain memeriksa BUMN besar, Maruli mengaku tim terpadu juga telah melakukan hal yang sama terhadap 16 perusahaan platinum nasional termasuk perusahaan rokok yang ada di Kudus. Langkah ini dimaksudkan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa bertambah dari yang sekarang hanya 23 juta.

"Kami mencatat ada 45,38 juta pekerja penerima upah. Sementara peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 23 juta. Jadi masih ada potensi yang besar," ujar dia.

Maruli menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada 192.000 Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan akan mengirimkan lagi kepada 26.000 Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Jaminan Pensiun. "Kami akan terus berusaha menertibkan perusahaan bandel dengan menggandeng berbagai pihak untuk memastikan hak-hak pekerja di Indonesia terpenuhi sesuai amanat UU," paparnya.

Sementara itu, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antara Lembaga (HAL) BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis memastikan perusahaan yang telah atau akan diperiksa oleh tim terpadu merupakan perusahaan yang berdasarkan omzet per tahunnya telah wajib mengikuti program jaminan pensiun (JP), selain telah mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm).

"Selain kepatuhan pada program JP, kami juga akan memeriksa apakah perusahaan tersebut masuk kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Tenaga Kerja, yaitu perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya dan kategori PDS Upah, yaitu perusahaan yang melaporkan upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, gaji pokok, ditambah tunjangan tetap," paparnya.

Menurut Ilyas, pemeriksaan oleh tim terpadu dibagi menjadi lima periode berdasarkan regional Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaaan. Periode satu sampai tiga untuk perusahaan yang terdaftar pada kantor wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah telah dilaksanakan.

Selanjutnya, periode empat dan lima akan menyusul untuk perusahaan yang terdaftar pada kantor wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Bagian Selatan (Sumbangsel), Sumatera Barat dan Riau (Sumbariau), Kalimantan, Sulawesi Maluku (Sulama), dan Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa), yang akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2017. Ilyas menjelaskan, tahapan pemeriksaan diawali pemeriksaan bersama oleh anggota tim, setelah itu diterbitkan nota pemeriksaan untuk perusahaan yang terbukti tidak patuh.

Apabila perusahaan masih belum patuh juga, akan diterbitkan Nota Penegasan. Jika nota penegasanjugatidakdiindahkan, tim pemeriksa akan membuat rekomendasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) sesuai PP 86 tahun 2013 dan Permen 23 tahun 2016.