Gandeng BPJS, ini pesan Pemkot Surakarta pada pengusaha

Posted: 11 hari lalu

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta badan usaha agar mencantumkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan dan memperpanjang izin usahanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta, Toto Amanto mengatakan, pihaknya menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Surakarta untuk menindaklanjuti program dari pusat yang disepakati dan ditandatangani akhir 2016 lalu. Kerjasama itu sebagai optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional di Kota Solo.

"Di Solo sudah dirintis sejak lama. Intinya, pelaku usaha yang sudah mapan, berjalan, maupun yang akan memulai harus ada rekomendasi dari BPJS untuk melampirkan bukti keikutsertaan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan," kata Toto dalam sosialisasi sistem dan prosedur pengurusan perizinan dan program BPJS di Hotel Lor In Solo, Karanganyar, Selasa (14/2).

Nantinya, lanjut dia, badan usaha dalam melakukan proses legalitas dan perizinan akan ditemani BPJS. Artinya, komunikasi, konsultasi kendala apapun bisa dilakukan di kantor DPMPTSP.

"Karena 2017 harus selesai, kita tidak akan saklek (kaku), tapi ada tahapannya. Yang baru mengajukan izin silakan berjalan dulu, kita beri batasan waktu sekitar satu tahun. Jadi, jangan merasa ditakut-takuti," imbuh Toto.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Surakarta, Suwilwan Rachmat menerangkan, sesuai UU Nomor 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program. Meliputi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sebanyak 3942 perusahaan yang tersebar di Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Sragen sudah mendaftarkan sekitar 254 ribu karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau kerjasama baru dengan pemerintah Sragen dan Surakarta. Sedangkan Kabupaten lainnya lagi penjajakan. Dari seribu perusahaan ada yang belum mendaftarkan. Maka nanti kita kejar saat ada perpanjangan (izin). Karena dengan program BPJS, maka setiap karyawan badan usaha akan dilindungi dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, hari tua, pensiun atau meninggal dunia," terang dia.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Agus Purwono menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pada 1 Januari 2019 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah dimiliki seluruh penduduk Indonesia. Maka pengusaha wajib memperhatikan JKN karyawannya.

"Bahasa jeleknya, "kalau anda mau buka usaha, karyawannya disejahterakan dong". Pada tahap awal ini kami akan memastikan kroscek data. Misal ada 1000, tapi yang ikut baru 300, maka perusahaan silakan buat komitmen untuk mengajukan JKN karyawan secara bertahap. Kalau tidak dilakukan, kami akan memberi teguran, dan denda keterlambatan. Karena begitu terlambat satu bulan, kartu enggak bisa digunakan karyawan. Sebaliknya, begitu dibayar ya aktif lagi," beber Agus.