Dewan Pengawas Usulkan Kantor Pelayanan di Seluruh Kota

Posted: 8 hari lalu

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan 62 rekomendasi kepada direksi. Rekomendasi ini dilakukan untuk mendorong agar kinerja badan yang berada di bawah Presiden ini semakin baik. Demikian dikatakan oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono dalam acara temu dialog bertajuk "Peran Dewan Pengawas pacu Kinerja BPJS Ketenagakerjaan" di Jakarta, Senin (9/1).

Dalam acara tersebut Guntur didampingi semua anggota dewas yakni Syafri Adnan Baharuddin, Eko Darwanto, Rekson Silaban, M Aditya Warman, Inda D Hasman, dan Poempida Hidayatulloh. Guntur mengatakan, rekomendasi tersebut diantaranya, membuka kantor pelayanan di seluruh (514) kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada akhir 2017, tepatnya pada 5 Desember ketika merayakan hari jadi ke-40.

"Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan, antara lain dengan bank pemerintah, PT Pos Indonesia, koperasi, dan lainnya," katanya. Ia menjelaskan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru memiliki 324 kantor pelayanan yang terdiri atas 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Cabang Pembantu. Dewas juga mendorong pengembangan kantor wilayah untuk memperluas jangkauan koordinasi sampai ke seluruh pelosok wilayah NKRI.

"Kami menyadari bahwa pembukaan kantor layanan di kabupaten yang jauh di pegunungan daan daerah terpencil membutuhkan biaya dan tidak ekonomis. Tetapi sebagai badan publik, kami menilai kebijakan tersebut harus diwujudkan sebagai bentuk kepedulian dan pemerataan pelayanan," paparnya. Rekomendaasi lainnya adalah revisi batas usia maksimum kepesertaan pekerja BPU (bukan penerima upah) dari usia 56 tahun hingga batas usia harapan hidup 65 tahun.

Hal ini dilakukan karena masih terbuka potensi pekerja mandiri di atas 56 tahun di antaranya pekerja seni, petani, pedagang, dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa per November 2016, total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (aktif dan nonaktif ) mencapai 47.018.725 orang. Sementara jumlah peserta BPU atau informal baru mencapai 912.553 orang (1,9 persen), masih jauh dari jumlah total pekerja informal di Indonesia sekitar 70,3 juta orang.

Dewas juga merekomendasikan perbaikan sistem pelayanan pengaduan, agar memenuhi standar prima pelayanan publik. Guntur juga mencatat salah satu daya tarik bagi peserta adalah pengembangan dana Jaminan Hari Tua dan Pensiun, sehingga langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja investasi terus didorong dengan melibatkan lebih banyak mitra nasional dan BUMN, termasuk kajian penyertaan di proyek infrastruktur.

Dalam kesempatan tersebut, Guntur juga menyatakan bahwa perlunya menambah jumlah SDM pengawas di BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi dan tugasnya adalah mengawasi dari sisi internal maupun eksternal. "Pegawai BPJS Ketenagakerjaan saat ini sekitar 1.500-an. Sementara pengawas internal cuma 17 orang. Jadi kami minta dikembangkan untuk ditaruh di kanwil-kanwil yang strategis," kata Guntur.