Dewan Pengawas Pacu Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Posted: 9 bulan lalu

Perluasan kepesertaan, pelayanan, dan pengembangan dana jaminan sosial ketengakerjaan mendapat perhatian serius dari jajaran Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan atas tugas BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut merupakan intisari dari Temu Dialog Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dengan insan pers di Jakarta, Senin 9 Januari 2017. Acara itu dihadiri Ketua Dewas Guntur Witjaksono dan 6 anggotanya terdiri dari Poempida Hidayatulloh, Aditya Warman, Rekson Silaban, Syafri Adnan Baharuddin, Inda D. Hasman, dan Eko Darwanto.

Dewas merupakan transformasi Dewan Komisaris, terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, pemberi kerja, pekerja, dan tokoh masyarakat. Sejak dilantik Presiden pada 23 Februari 2016, Dewas telah melakukan pencarian fakta melalui kajian kebijakan internal dan eksternal, kunjungan daerah, maupun RDP dengan DPR RI.

Menurut Guntur, sampai Desember 2016, Dewas telah menyampaikan kepada direksi paling tidak 62 rekomendasi yang terdiri dari berbagai aspek, antara lain peningkatan kepesertaan dan pelayanan. Saat ini jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (aktif dan nonaktif) mencapai 47.018.725 orang (November, 2016), jumlah peserta pekerja BPU baru mencapai 912.553 orang (1.9 % dari total kepesertaan), masih jauh dari jumlah total pekerja informal di Indonesia (sekitar 70,3 juta orang).

"Untuk itu, juga diusulkan revisi batas usia maksimum kepesertaan pekerja BPU dari usia 56 tahun hingga batas usia harapan hidup. Hal ini dikarenakan masih terbuka potensi pekerja mandiri di atas 56 tahun (diantaranya pekerja seni, petani, pedagang, dan sebagainya) yang dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Disamping itu, perbaikan sistem pelayanan pengaduan saat ini juga perlu dilakukan agar memenuhi standar prima pelayanan publik. "Mengingat, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak seluruh pekerja Indonesia, kami mendorong agar pada ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan ke 40 pada 5 Desember 2017 mendatang, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 Kabupaten/Kota) dapat diresmikan," kata Guntur.

Mengenai pengembangan dana jaminan sosial, salah satu daya tarik bagi peserta adalah pengembangan dana JHT dan Pensiun, sehingga langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kinerja investasi terus didorong, baik melibatkan lebih banyak mitra nasional dan BUMN, termasuk kajian penyertaan di proyek infrastruktur. "Pencapaian kinerja investasi 2016 cukup menggembirakan, yaitu mencapai 10.01%," katanya.

Ditegaskan, Dewas terus bekerja secara konsisten untuk memacu peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya agar jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dapat dirasakan bagi pekerja Indonesia yang mencapai hingga sekitar 120 juta orang.